Jakarta, MS

Kontroversi di balik pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja mulai merembet masuk ke ranah politis. Pasca gelombang demo besar-besaran menggoyang tanah air, kini aroma ketegangan di kalangan elit politik nasional ikut tercium.

Regulasi baru yang dikemas dalam konsep Omnibus Law itu memang terus memunculkan perdebatan. Teranyar, hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat dikabarkan kian meruncing akibat pembahasan Undang Undang Cipta Kerja di DPR. Drama saling tuding dengan nada-nada sindiran tak terelakkan.

Politikus PDIP Arteria Dahlan menuduh anggota fraksi Demokrat Benny K Harman menyebarkan informasi sesat. Dia mempertanyakan konsistensi politikus Benny dalam pembahasan tingkat 1 RUU Ciptaker di Badan Legislatif DPR. Arteria menyebut Benny jarang menghadiri rapat pembahasan tingkat 1 RUU Ciptaker.

"Jangan-jangan jari tangan aja nggak sampai. Apa saja masukan dari beliau? DIM fraksinya apa saja," ungkap Arteria dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Arteria juga mempertanyakan pernyataan Benny soal pembahasan pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dilakukan secara tertutup dalam ruang gelap oleh Baleg. Secara tegas Arteria menepis dugaan tersebut.

"Dari detik pertama sudah diliput oleh media elektronik, cetak, digital, hingga media sosial. Begitu telanjangnya kerja-kerja Panitia Kerja (Panja) Baleg kita dalam membahas RUU Ciptaker," tegas Arteria.

Namun Benny menepis tudingan Arteria. Benny mengaku menjadi saksi penyusunan pasal-pasal yang ada dalam RUU Ciptaker. Dia mengatakan hanya pasal Undang Undang Cipta Kerja yang tidak penting dibahas transparan.

"(Pasal) yang sangat penting dan menyangkut nasib pekerja/buruh, petani/nelayan, dan masyarakat adat serta lingkungan/hutan dibahas dan diputus di ruang gelap,” tegas Benny dalam akun twitternya @BennyHarmanID yang diposting Sabtu (10/10).

Benny menjelaskan hal tersebut yang membuat partainya walk out saat rapat sidang paripurna pengesahan UU Ciptaker. Benny hingga kini mempertanyakan keberadaan naskah Undang Undang Ciptaker yang disahkan DPR RI pada 5 Oktober lalu.

"Adakah di antara kita yang tahu di mana naskah RUU Ciptaker yang baru saja disetujui Presiden dan DPR itu disembunyikan? Ayo, ayo, kita main cilukba. Rakyat Monitor!" tegas Benny.

Ketegangan PDIP dan Demokrat diketahui mulai terjadi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Puncaknya saat rapat paripurna DPR-RI terkait pengesahan undang undang tersebut pada 5 Oktober lalu yang diwarnai aksi walk out Fraksi Demokrat.

Ada lima catatan penting terkait penolakan Demokrat terhadap RUU Cipta Kerja ini. Alasan pertama, RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Kedua, RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (omnibus law). Ketiga, harapan bahwa RUU Cipta Kerja ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan.

Keempat, Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial (social justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik. Kelima, Partai Demokrat memandang selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel.

SBY DITUDUH BIAYAI AKSI DEMO

Suasana politik kian memanas setelah beberapa hari terakhir, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ramai menjadi perbincangan publik. Hal itu bermula, ketika akun anonim bernama @digeeembokFC menuding SBY telah mendanai aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja. Akun tersebut dikenal kerap membela kebijakan pemerintah dan menyerang para pengkritik penguasa.

Pihak Demokrat sendiri kesal atas fitnah mendanai demo mahasiswa dan buruh menolak Undang Undang Cipta Kerja di berbagai daerah Indonesia, pekan lalu. Bahkan, Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief sampai ingin mengusulkan Presiden keenam RI, SBY ikut aksi bareng rakyat.

"Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilakukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah Tumbang lho," tulis Andi Arief di akun Twitternya @andiarief, Sabtu (10/10).

Postingan Andi itu memantik respon politikus PDIP Hendrawan Supratikno. Dia angkat bicara menanggapi usul Demokrat soal Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono turun ke jalan bersama rakyat menolak Undang Undang Cipta Kerja. Hendrawan mengatakan, yang memfitnah SBY melukai keadaban politik.

"Pak SBY adalah negarawan, Presiden RI ke-6, yang sama-sama kita hormati. Jadi siapa pun yang meremehkan atau memfitnah Pak SBY, akan melukai siapa saja yang berusaha mempromosikan keadaban politik dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," kata Hendrawan, Minggu (11/10).

Dia mempertanyakan pihak yang menuduh Demokrat sebagai dalang demo Undang Undang Cipta Kerja. Hendrawan menduga hal itu karena persepsi masyarakat. "Siapa yang menuduh Demokrat sebagai sponsor demo? Jangan-jangan hanya perasaan saja. Atau itu persepsi yang berkembang di masyarakat karena video yang viral bertolak belakang," kata dia.

Anggota Baleg ini mengatakan, muncul persepsi demikian karena video viral Demokrat membela Undang Undang Cipta Kerja saat pembahasan tapi tiba-tiba berbalik menolak. "Logika rakyat sederhana. Sulit diajak zig-zag atau ikut-ikutan salto politik," pungkas Hendrawan.

HUTAHAEAN MUNDUR, DEMOKRAT DILANDA KONFLIK INTERNAL

Tak hanya memunculkan konflik eksternal, sikap Partai Demokrat yang tiba tiba berbalik arah menolak Undang Undang Cipta Kerja mulai menimbulkan keretakan di internal partai. Itu menyusul pengunduran diri politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean dari partai yang selama ini menaunginya itu. Alasannya, terdapat perbedaan sikap antara dirinya dengan Demokrat terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

"Bahwa benar saya hari ini Ferdinand Hutahaean sebagai Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat periode 2020-2025 telah mengumumkan secara resmi pengunduran diri saya dari kepengurusan Partai Demokrat," kata Ferdinand, Minggu (11/10).

Pengunduran diri dari kepengurusan tersebut juga, lanjut Ferdinand, sekaligus pengunduran diri sebagai kader Partai Demokrat. Adapun alasan Ferdinand memutuskan mundur dari Demokrat adalah, adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini adalah puncak dari beberapa perbedaan yang kemarin, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja," katanya.

Menurut Ferdinand, terjadi perbedaan pemahaman antara kepentingan undang-undang ini dengan kepentingan politik. Sehingga dirinya mengambil sikap untuk mengundurkan diri secara resmi dari DPP Partai Demokrat.(mdk/kpc)