Manado, MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) punya ambisi besar. Untuk pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2020, lembaga pelaksana pemilu itu membidik 77,5 persen partisipasi pemilih.

Target itu disampaikan Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi. "Ini cukup naik dari persentase sebelumnya 69 persen pada pilgub 2015. Kita optimis pilkada 2020 ini naik," sebut Salman.

Memang diakuinya, sekarang ini ada wabah ketakutan yang dimiliki masyarakat. Hal itu memang sangat wajar. Antisipasi pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih maka pihak KPU berupaya sebisa mungkin agar tetap siap dengan melakukan langkah-langkah penanganannya. Terutama mengajak semua elemen untuk terlibat.

"Pilkada ini penundaannya adalah amanat Undang-Undang (UU). UU Nomor 1 tahun 2015 yang 4 kali dirubah terakhir UU 6 tahun 2020. Sesuai yang dibahas dalam RDP (rapat dengar pendapat) perangkat negara yakni pemerintah, DPR dan penyelenggara yang menghadirkan unsur pembahas tentang apakah pilkada ini bisa dilanjutkan. Mereka memutuskan jadinya Desember, dengan keputusan itu maka semua elemen negara wajib menyukseskan itu," ungkap Salman, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Dia menyampaikan, upaya menyukseskan pilkada ini bukan sepenuhnya tanggung jawab KPU dan Bawaslu. Meskipun KPU sebagai pelaksana namun bukan hanya domain mereka. "Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pelaksanaannya benar KPU dan pengawas adalah Bawaslu tapi bukan berarti hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu," tuturnya.

Dalam rangka menyukseskan gelaran pilkada, maka sebagai pelaksana yang pertama kali disiapkan adalah regulasi. Persiapan regulasi, sudah diatur komplit di Peraturan KPU (PKPU) yang kini dirubah menjadi PKPU 13 tahun 2020. "Sehingga KPU merasa siap melaksanakan pilkada Desember. Dengan memperhatikan standar covid yang ketat. Sudah ada aturan tinggal pelaksanaan di bawah. Sekali lagi ini bukan hanya domain KPU tapi seluruh elemen yang ada dan stakeholder," kuncinya.(arfin tompodung)