Jakarta, MS

Gerbong Kabinet Indonesia Maju ditakar. Analisis sentimen negatif publik terhadap kebijakan elit eksekutif Tanah Air di masa pandemi Covid-19 dipetakan. Alhasil, Presiden Joko Widodo bersama tujuh menteri disebut paling banyak jadi sorotan. Isu penyegaran kabinet pun ikut menyembul permukaan.

Riset analisis sentimen negatif tentang kinerja pemerintah itu dipelopori oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Datalyst Center. Mereka memaparkan hasil riset big data kebijakan Covid-19 terkait sentimen warganet (netizen). Riset dilakukan dengan pengumpulan data (data mining) selama periode hampir setengah tahun atau tepatnya mulai bulan Juli sampai 13 November 2020.

Selama periode tersebut terkumpul tidak kurang dari 2,18 juta percakapan di media sosial, dengan kata kunci joko widodo, presiden jokowi, jokowi. Juga kata kunci menteri, seperti: terawan agus putranto, menkesterawan, menterikesehatan, menteri kesehatan.

Dari 1,22 juta percakapan terkait Jokowi ada tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif. "Dengan sentimen negatif yang cukup besar, mencapai separuh dari sentimen publik di media sosial. Ini mengindikasikan bahwa presiden sebenarnya tidak mempunyai modal besar untuk membuat lompatan kebijakan yang tidak populer," ujar ekonom senior Indef, Didik J Rachbini dalam keterangan tertulis.

Selain itu, berdasarkan big data tersebut, Didik juga menyoroti sejumlah isu kebijakan kontroversial. Pemerintah dinilai kurang melakukan sosialisasi. "Selama ini sudah banyak kebijakan kontroversial yang dilakukan, seperti UU Ciptaker, Pelemahan KPK, utang luar negeri dan lainnya. Kebijakan di masa mendatang yang tidak populer, komunikasi lemah, dan kurang sosialisasi akan lebih ditentang lagi oleh publik, bahkan tidak hanya di media sosial tetapi dalam aksi demonstrasi, seperti yang telah terjadi berkali-kali," tuturnya.

Sedangkan dalam riset ini, nama Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak populer sama sekali karena sangat sedikit perbincangan tentang dan kiprah wakil presiden, mengenai sikap, kebijakan, pandangan, pemikiran dan kesehariannya.

"Perbincangan terkait wakil presiden hanya 104,9 ribu percakapan, sangat jauh di bawah intensitas perbincangan terkait presiden. Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," jelasnya.

Berdasarkan data tersebut, Menkes Terawan mendapat paling banyak sentimen negatif. Namun, ada penurunan sentimen negatif dibandingkan saat awal bulan setelah kasus Corona pertama. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia.

POLITISI PDIP SENTIL MENTERI SIBUK PENCITRAAN PILPRES

Rilis Indef yang menempatkan tujuh menteri dalam daftar sentimen paling negatif memicu reaksi banyak kalangan. Sentilan tajam bahkan dilayangkan politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno. Dia menyebut ada menteri yang sibuk pencitraan demi menyambut Pilpres 2024.

Kicauan Hendrawan itu juga terkait responnya terhadap hasil survei Indef yang menyatakan bahwa dari 1,22 juta percakapan terkait Presiden Jokowi, ada tidak kurang dari 49,9 persen mempunyai sentimen negatif. Dia menilai wajar jika survei yang dilakukan saat pandemi virus Corona hasilnya tidak positif untuk pemerintah.

"Dalam kondisi resesi dan pandemi, jarang sekali ada survei dengan hasil ceria. Banyak peristiwa dilihat dengan kacamata penuh kabut. Pesimisme menyeruak. Namun, setelah waktu berlalu, optimisme muncul. Oktober-Desember kita harapkan merupakan momentum pembalikan," kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (15/11).

Selanjutnya Hendrawan menanggapi hasil survei Indef terkait daftar menteri yang mendapat sentimen paling negatif. Anggota Komisi XI DPR RI itu justru melihat ada menteri yang kurang fokus karena sibuk pencitraan. "Kinerja kabinet juga demikian. Belum masuk persneling empat, harus balik lagi ke persneling dua. Jadi lajunya tersendat. Di lain pihak, ada menteri yang bergegas cari pencitraan jelang 2024. Jadi kurang fokus. Yang dihadapi pandemi dan resesi, yang dipikir promosi dan citra diri," terang Hendrawan.

Sayangnya, Hendrawan tidak menyebut siapa menteri yang sibuk pencitraan. Namun demikian, Hendrawan menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah Jokowi berbenah diri. Sebab, sebut dia, vaksinasi Covid-19 sudah di ambang pintu. "Bagi pemerintahan Jokowi, ini momentum untuk berbenah diri secara mendasar. Inilah waktu untuk mengubah politik regulasi dan birokrasi secara tuntas," sebutnya.

JOKOWI DIPREDIKSI LAKUKAN RESHUFFLE AKHIR TAHUN

Rentetan persoalan yang mendera Tanah Air dinilai kans menyulut gerak tegas Presiden Jokowi. Pengamat politik Hendri Satrio menilai, untuk mewujudkan warisan yang baik dari masa pemerintahannya, Presiden Jokowi bakal memaksimalkan sisa periodenya hingga 2024. Caranya adalah dengan melakukan Reshuffle kabinet.

"Mungkin semua akan ditutup dengan reshuffle. Masuk 2021, semua engine baru, bisa lari dengan koordinasi tepat dan kencang larinya hingga selesai di 2024," kata pria yang akrab disapa Hensat itu.

Hensat adalah dosen komunikasi di Universitas Paramadina yang dikenal sebagai pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI). Dia beranggapan, Jokowi ingin meninggalkan warisan yang baik dari era kepemimpinannya karena ini bakal dikenang sebagai pencapaian positif oleh publik Indonesia. Kenangan positif itu berguna untuk langkah-langkah selanjutnya.

"Saya yakin, ini juga ada kaitannya dengan, misalnya Mas Gibran (Rakabuming Raka), kan kemungkinan 2021 akan memimpin Solo," kata Hensat.

Untuk saat ini, dia melihat Jokowi sedang memperkuat pemerintahan dengan cara melakukan banyak kolaborasi. Jokowi merangkul banyak pihak, termasuk Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang belakangan menjadi figur sentral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Gatot diberi bintang jasa. Bahkan Habib Rizieq Syihab juga dinilainya dicoba dirangkul Jokowi. Caranya, dengan mengizinkan massa yang luar biasa banyak menjemput kepulangannya pada 10 November kemarin.

"Pak Jokowi membuat situasi politik lebih kondusif sehingga ekonomi membaik dan kepercayaan publik juga membaik. Ini usaha-usaha Pak Jokowi membuat legacy di 2024," kata Hensat.(dtc)