SILANG PENDAPAT SANKSI PENCOPOTAN KEPALA DAERAH


Jakarta, MS

Tanah air kembali riuh. Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian copot kepala daerah abaikan protokol kesehatan, jadi pemantik. Keputusan yang dinilai kontroversial itu menyulut perdebatan luas. Beragam pandangan menyeruak. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Pemberhentian kepala daerah disebut bukan kewenangan Mendagri bahkan Presiden.

Kritik Yusril ini meletup seiring dikeluarkannya Instruksi Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 oleh Mendagri, Tito Karnavian. Instruksi itu ditujukan bagi kepala daerah yang melanggar atau membiarkan protokol kesehatan pasca terjadi banyak kerumunan massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11).

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah. KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada. Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah. Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya. Dengan demikian, Presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur,” urainya.

Kata Yusril, kewenangan presiden dan mendagri hanyalah terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD apabila kepala daerah didakwa ke pengadilan dengan ancaman pidana diatas lima tahun. Ataupun didakwa melakukan korupsi, makar, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah-belah NKRI.

"Kalau dakwaan tidak terbukti dan kepala daerah tadi dibebaskan, maka selama masa jabatannya masih tersisa, presiden dan mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya," papar dia.

Menurut Yusril, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, oleh karenanya yang berhak untuk memberhentikan kepala daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). "Semua proses pemberhentian Kepala Daerah, termasuk dengan alasan melanggar Pasal 67 huruf b jo Pasal 78 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d yakni tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penegakan Protokol Kesehatan, tetap harus dilakukan melalui DPRD. Jika ada DPRD yang berpendapat demikian, mereka wajib memulainya dengan melakukan proses pemakzulan (impeachment)," terangnya.

Disebutkan Yusril, jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi Kepala Daerah untuk dimakzulkan, maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk dinilai dan diputuskan apakah pendapat DPRD itu beralasan menurut hukum atau tidak.

"Untuk tegaknya keadilan, maka Kepala Daerah yang akan dimakzulkan itu diberi kesempatan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk membela diri. Proses ini akan memakan waktu cukup lama. Bahkan bisa mencapai setahun lebih," jelas dia.

Sementara, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, secara peraturan memang kepala daerah bisa saja diberhentikan, tapi tidak bisa serta-merta harus melalui tata cara yang ada. "Secara peraturan memang kepala daerah bisa diberhentikan. Tapi tata caranya kan harus melalui paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada presiden. Tidak bisa serta-merta Mendagri langsung memberhentikan," kata Ketua DPP PKB Yaqut Cholil, Kamis (19/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa juga angkat bicara. Meski dirinya mengapresiasi langkah yang dilakukan Mendagri terkait perlindungan masyarakat, namun kebijakan tersebut dinilai tidak  boleh sembarangan.

Senada dengan Yusril, Mustopa menyentil Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yakni mekanisme untuk memakzulkan kepala daerah lewat DPRD. “Kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi nggak bisa sepihak begitu saja kan,” katanya.

Instruksi tersebut, kata dia, memang bisa diimplementasikan, tetapi mekanisme tetap harus ditempuh. Pemakzulan diputuskan DPRD lalu diajukan untuk mendapatkan persetujuan mendagri. Dari sini, Mendari baru bisa melakukan pencopotan karena mekanismenya telah ditempuh.

“Kan kalau yang sekarang kan sudah berproses ya. Aparat sudah berproses untuk memintain keterangan, memintain klarifikasi. Yang penting kan ke depannya nih. Menurut saya, apa yang disampaikan pak Mendagri itu kan dalam kerangka ke depan, kalau saya tafsirkan ya,” ungkapnya.

 

PERINGATAN KERAS BAGI KEPALA DAERAH

Di balik rentetan pendapat yang menyorot instruksi Mendagri, dukungan juga berdatangan dari para elit politik nasional. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai instruksi Mendagri Tito Karnavian yang memuat sanksi pencopotan bagi kepala daerah sangat penting. Sebab kata dia, itu ditujukan untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak lengah dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikitpun dalam menegakkan protokol kesehatan demi melindungi warga, demi kegiatan warga tetap aman, selamat, dan menyelamatkan," kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis (19/11).

"Sebagai upaya untuk mengajak, mengingatkan, dan menekankan serta jangan sampai lengah dan lalai demi keselamatan warga, urgent juga," imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai instruksi Tito itu sebagai upaya pemerintah pusat agar kepala daerah taat aturan. Jadi, diperlukan sanksi bagi kepala daerah yang lalai mengikuti aturan. "Ini juga upaya pemerintah pusat untuk menekankan tentang kewajiban kepala daerah menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan, dan ketika tidak taat, termasuk lalai, ada sanksi yang bisa diberikan," ujarnya.

“Bisa saja, selama tata cara pemberhentiannya dipenuhi kan? Tapi apakah secara teknis itu mudah? Pasti tidak dan justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru," tambahnya.

Anggota Komisi II F-PAN, Guspardi Gaus, menjelaskan, instruksi Mendagri Tito Karnavian merupakan peringatan kepada kepala daerah. Hal itu dinilai wajar karena Mendagri adalah pembina kepala daerah.

"Jadi Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 dikeluarkan tanggal 18 November 2020. Jadi beliau menyampaikan itu adalah atas perintah Presiden, agar Mendagri sebagai pembina kepala daerah, baik gubernur bupati wali kota. Wajar-wajar saja, Mendagri mengeluarkan instruksi terhadap mengingatkan agar melaksanakan tugas wewenang yang mereka miliki," kata Guspardi.

Maka, menurut Guspardi, instruksi itu bukan untuk memberhentikan secara langsung kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah tetap ada aturan yang ada.

"Kepala daerah itu kan bukan dipilih oleh presiden atau menteri. Tetapi dia dipilih oleh rakyat dia itu jabatan politis dalam menjalankan tugas ada aturan main. Kalau dia tak melaksanakan tugas ada juga sanksi inilah yang dimunculkan oleh Mendagri jadi kesannya supaya gubernur-wali kota serius," ujarnya.

Guspardi meminta kepala daerah memperhatikan peringatan itu. Sebab, menurutnya pandemi, saat ini adalah masalah kemanusiaan yang menjadi prioritas. "Intinya pesan moralnya adalah agar kepala daerah sungguh-sungguh dalam menghadapi pandemi COVID karena ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan adalah hal-hal yang paling prioritas bagi penanganan itu," tuturnya.

 

TITO SEBUT TINDAKLANJUTI ARAHAN PRESIDEN

Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan instruksi yang memuat ketentuan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan COVID-19. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai respon atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta konsistensi kepatuhan protokol COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat. Instruksi itu juga merespons terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini.

"Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito.

Tito mengingatkan sanksi pemberhentian kepala daerah jika melanggar ketentuan. "Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito.(kpc/dtc)


Komentar