Manado, MS

Arus desakan datang dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menuntut agar dilakukannya rehabilitasi hutan di kawasan eks tambang. Utamanya wilayah Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara.

Reaksi tegas tersebut menyasar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Secara khusus menantang gerak kepedulian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut untuk mengambil tindakan. "Kami Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah khususnya Dinas ESDM agar secepatnya merehabilitasi hutan eks tambang diantaranya yang ada di Pulau Bangka," tegas Ronal Sampel saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2021, sekaligus pemandangan umum fraksi atas ranperda tersebut, Kamis (19/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Ini penting agar kondisi eks tambang tidak bertambah parah. Kemudian menimbulkan dampak lingkungan hidup. "Supaya persoalan lingkungan hidup dapat diminimalisir," ujar Sampel.

Disampaikan pula, pupuk subsidi  hendaknya bisa diperhatikan dengan mencari solusi terbaik. Hal itu karena sering menjadi pertanyaan ketika anggota dewan turun ke masyarakat. "Kami yakin pemerintah punya akses ke pusat untuk hal ini," tutur wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara tersebut.

Bintang Mercy Gedung Cengkih pula berharap, adanya pemerataan pembangunan di semua sektor. Selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperhatikan program untuk generasi muda yang erat kaitannya dengan kesetiakawanan sosial. "Sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan operasi selesaikan kemiskinan," paparnya.

Mereka pula meminta keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, dalam pemulihan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19. Khususnya bagi warga di daerah kepulauan. "Itu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kepulauan dan dengan memperhatikan dan memberikan bantuan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kepada pelaku usaha di wilayah kepulauan," tandasnya. (arfin tompodung)