Manado, MS

Giat antisipasif untuk mencegah kurangnya partisipasi pemilih terus dilancarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut). Tantangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tengah pandemi mendorong lembaga penyelenggara teknis kian ketat menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya memastikan keselamatan masyarakat saat pemungutan suara jadi tujuan.

Penegasan ini disampaikan, Anggota KPU Sulut, Meidy Tinangon. Komisioner Divisi Hukum ini menuturkan, kekuatiran akan menurunnya partispasi pemilih, bukan hanya dirasakan masyarakat dan akademisi tapi juga penyelenggara.

"Jadi, kita telah mempersiapkan terkait protokol covid-19. Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 jelas mengatur tentang pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan/atau Wali-Wawali. Itu telah dua kali mengalami perubahan, yakni PKPU nomor 10 dan 13 Tahun 2020. Di situ sudah rinci diatur, bagaimana penerapan protokol Covid-19 dalam tahapan awal sampai hari pemungutan suara 9 Desember," ujar Tinangon, baru-baru ini.

Nantinya menurut dia, dengan pengaturan yang sangat jelas terkait protokol Covid-19 tersebut bisa menghilangkan kecemasan kurangnya partisipasi pemilih. Pihaknya pun terus berupaya memperketat penerapannya. Segala persiapan telah dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat saat datang ke TPS. "Terkait protokol covid ini maka akan menghilangkan apa yang disebutnya dengan ketakutan dari pemilih," papar Tinangon.

Ia menegaskan, kekuatan dari protokol Covid-19 telah diukur. Itu terbukti ketika petugas melakukan pemutakhiran data, mengunjungi rumah warga satu per satu dengan memperhatikan protokol Covid-19. "Kita sudah mengukurnya, ternyata pemilih tidak takut kalau PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih-red) naik turun rumah. Kemudian di Sulut, dari sekian banyak PPDP itu ternyata selesai naik turun rumah. Hingga saat ini tidak ada yang dilaporkan terkena covid-19," kuncinya. (arfin tompodung)