Jakarta, MS

Tensi politik tanah air memerah. Isu mengganti paksa Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) meletup. Pihak Istana ‘terseret’. Orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga ‘bermain’.

Teranyar, gerakan ‘kudeta’ Demokrat disinyalir berkaitan dengan kontestasi calon presiden (capres) di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Otomatis, dinamika politik ini menambah gaduh konstelasi politik nasional di tengah saling adu partai politik (parpol), menyikapi pembahasan regulasi pemilihan kepala daerah yang sementara alot.

Hal itu dibeber Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (1/2) kemarin. Menggelar ‘commanders call’ atau rapat pimpinan khusus bersama para pimpinan DPD dan DPC partai, AHY menyebut ada gerakan upaya merebut paksa Partai Demokrat oleh orang lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Commanders calls tadi rapat DPP membahas hal cukup serius yang cepat atau lambat pasti jadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas," terang AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," sambung AHY dikutip dari detiknews.

Dia mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat. "Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap AHY.

Ia mengatakan kesaksian dari gerakan politik ini juga menyebutkan dukungan dari sejumlah menteri. "Lebih lanjut gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," jelasnya.

AHY memaparkan tentang modus kudeta. Menurut dia, ajakan dan komunikasi dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. ‘Kudeta’ itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024. "Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti ‘dengan paksa’ Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB (Kongres Luar Biasa)," paparnya.

AHY mengulang kembali penuturan seorang saksi bahwa pelaku gerakan menargetkan 360 pemegang suara KLB harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar. Pelaku gerakan disebut mengklaim didukung petinggi negara. "Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ungkap AHY.

"Kami berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," sambungnya.

AHY menambahkan, ‘kudeta’ Partai Demokrat ini berawal sejak 10 hari lalu. Dia menyebut ada 5 pelaku gerakan yang berlatarbelakang Partai Demokrat dan 1 orang yang nonkader. "Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," sebut AHY.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," lugasnya.

ANDI ARIEF SEBUT KSP MOELDOKO

Nama Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko, disebut. Dia disinyalir menjadi sosok orang dekat di lingkaran Presiden Jokowi yang ingin mengambil kepemimpinan AHY.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kata Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief, di akun Twitter-nya yang dibagikan ke wartawan, Senin (1/2).

Andi Arief pun mengungkapkan alasan mengirim surat ke Presiden Jokowi. Andi Arief menyebut sosok yang ingin mengambilalih Partai Demokrat dapat restu Presiden Jokowi. "Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon di Twitter-nya bicara soal kariernya selama 12 tahun di Demokrat, dari tingkap pimpinan cabang hingga punya posisi di DPP. Jansen yakin Demokrat solid di tengah isu kudeta. "Telah beberapa kali badai datang dari luar maupun dalam. Dan engkau selalu kuat, solid, dan bertahan Demokratku. Jangankan yang sehat, aku yang sakit ini pun akan maju melawan yang mengganggumu. Solid di bawah AHY!" tulis Jansen, Senin (1/2).

Di akhir cuitan, Jansen berbicara sosok jenderal. Dia juga menyinggung jasa-jasa mantan Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY, kudoakan engkau baik-baik saja Jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," sebut Jansen.

Tim redaksi detikcom sudah menghubungi pihak Kantor Staf Kepresidenan untuk mengkonfirmasi pernyataan Partai Demokrat. Namun pihak Kantor Staf Kepresidenan belum memberikan respons. Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman ketika dihubungi mengatakan belum mendapatkan informasi terkait pernyataan Partai Demokrat. "Kami belum mendapatkan informasi terkait," katanya dihubungi terpisah.

AHY SURATI JOKOWI

Isu kudeta hinggap di partai berlambang ‘Bintang Mercy’. Teranyar, aksi itu disinyalir ‘diboncengi’ pihak Istana. Upaya klarifikasi langsung dijabal.

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, telah menyurati Jokowi. "Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2).

AHY mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu. "Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," ungkap putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," imbuhnya.

PDIP ‘TANTANG’ AHY

Rumor gerakan ambil paksa kepemimpinan AHY di Demokrat langsung berpolemik. Partai politik ikut menimpali. Itu karena merebaknya kabar keterlibatan orang di lingkaran Presiden Jokowi.

Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang Banteng Moncong Putih ini meminta AHY membuktikan praduga tersebut. "Sebaiknya dibuktikan saja praduga yang belum jelas ujung pangkalnya tersebut," tandas Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Senin (1/2).

Djarot menilai pernyataan AHY bersifat tendensius. Ia pun mempertanyakan, apakah AHY sedang melakukan upaya tawar-menawar dengan pemerintah saat ini. "Praduga yang cukup serius dan tendensius. Apakah memang benar praduga tersebut atau justru ingin menaikkan posisi tawar?" ucapnya.

Lebih lanjut, Djarot menegaskan kerja sama antarpemerintah sudah sangat solid dan kuat. Ia pun menyarankan PD agar tetap berada di luar pemerintahan guna menjalankan tugas check and balances.

"Posisi pemerintah sudah solid dan cukup kuat, maka sebaiknya Partai Demokrat tetap saja berada di luar pemerintahan dan itu baik untuk berjalannya mekanisme check and balances," ujarnya.

"PDI Perjuangan juga pernah selama 10 tahun di luar pemerintahan juga tidak masalah dan tidak pernah mengeluh," sambung Djarot.

MOELDOKO MEMBANTAH

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, langsung bereaksi. Tudingan ingin mengambilalih kepemimpinan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat, ditepis.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta dari dalem, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko dalam jumpa pers virtual, Senin (1/2).

Dia kemudian menjelaskan duduk persoalan hingga dia dituding ingin mengambilalih partai pimpinan AHY itu. Hal itu, kata Moeldoko, berawal dari adanya beberapa orang yang meminta bertemu dengannya dan kemudian menceritakan situasi yang dihadapi dalam Partai Demokrat. Moeldoko tidak menjelaskan siapa tamu yang bertemu dengannya. "Ya secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Tapi dari ngobrol obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gua dengerin aja ya. Berikutnya ya, ya udah dengerin aja. Saya sih sebenarnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata dia dikutip dari detiknews.

Menurut Moeldoko, dari pertemuan itulah kemudian muncul isu dirinya ingin mengambil alih Partai Demokrat. Padahal kala itu dia hanya berupaya menunjukkan tidak ada batasan bagi seorang jenderal untuk bertemu dengan siapa pun.

"Terus muncullah isu dan seterusnya. Mungkin dasarnya foto-foto. Ya kan. Orang ada dari Indonesia timur dari mana-mana datang ke sini kan pengin foto sama gua, ya saya terima aja apa susahnya. Itulah menunjukkan seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapa pun. Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan ya silakan aja, saya nggak keberatan," ucap Moeldoko.

Moeldoko pun menyarankan agar AHY tidak mudah terbawa perasaan atau baperan jika menjadi seorang pemimpin. Dia juga meminta AHY tidak mudah terombang-ambing. "Saran saya ya, jadi seorang pemimpin seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing dan seterusnya. Ya kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol aja kali," imbuhnya.(detiknews/*)