Manado, MS

Seruan bagi James Arthur Kojongian (JAK) untuk mundur dari Gedung Cengkih kembali digelorakan. Kelompok aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Sulut (GPS) paling getol menyuarakan. Skandal perselingkuhan diduga berujung aksi kekerasan yang menyeret sosok Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) itu dianggap sebagai pelecehan bagi kaum perempuan yang tak bisa ditolerir. Apalagi melibatkan seorang publik figur yang memegang jabatan terhormat dan merupakan representasi rakyat Sulut.

Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Sulut pada Senin (1/2), GPS kembali melakukan follow up ke pimpinan Gedung Cengkih, Selasa (2/2) kemarin. Kali ini mereka melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen. Para aktivis perempuan kini fokus menyoroti setiap pernyataan JAK yang dilontarkan ke hadapan publik sebagai bentuk klarifikasi. Alhasil, mereka kembali menuntut agar JAK mundur sebagai wakil rakyat di Gedung Cengkih.

Koordinator gerakan Ruth Ketsia Wangkai menyampaikan, ini merupakan bentuk perjuangan keadilan gender karena memang terindikasi ada kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan melalui kejadian 24 Januari 2021 malam. Pihaknya juga akan melakukan follow up dokumen yang sudah diserahkan untuk ditingkatkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

"Golkar harus tegas karena ini akan menjadi indikator penilaian masyarakat pemilih.  Kalau Golkar tidak mengambil tindakan tegas kami akan kampanyekan itu. Apalagi ketua Golkar Sulut adalah perempuan (Christiany Eugenia Paruntu, red) dan kami sangat berharap dengan rasa kemanusiaan yang tinggi ketua Golkar Sulut akan berpihak pada keadilan dan anti kekerasan," ungkap Wangkai.

Bahkan baginya, sekalipun JAK bukan publik figur namun ketika kekerasan rumah tangga di ruang publik sudah ada Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga jadi menjadi ranah hukum. Di sini tidak ada lagi yang namanya urusan keluarga dan pribadi mereka namanya kekerasan sudah menjadi masalah kemanusiaan.

"Bahkan PBB (perserikatan bangsa-bangsa) sudah mengambil CEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sebagai rujukan internasional ketika ada pelanggaran kekerasan rumah tangga," jelasnya.

Memang sesuai aturan laporan harus disampaikan dari pihak korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja baginya, masyarakat harus berpartisipasi terhadap penghapusan kekerasan. "Bayangkan sedangkan di ruang publik dia lakukan semacam ada upaya pembunuhan, apalagi tidak di ruang publik," katanya.

Baginya, melakukan perselingkuhan itu saja sudah kekerasan terhadap psikis.  "Kita lihat ini hanya satu korban padahal dua korban. Yang satu itu dibully dan itu tidak boleh.  Jadi mestinya hak asasi manusia perempuan ada pada dia (JAK, red) karena dia wakil rakyat. Harusnya dia pembuat kebijakan menjadi pelindung lewat kebijakan bukan pelaku. Tapi justru jadi pelaku, jadi harus kepada siapa rakyat membawa aspirasi perlindungan tindak kekerasan sementara pembuat kebijakan seperti itu," tegasnya.

Jul Takaliuang yang juga merupakan bagian dari GPS menyampaikan, partai Golkar dinilainya punya reputasi yang dan dipercaya masyarakat. Maka harus menindaklanjuti aspirasi dari perempuan. "Kami yang datang ini betul-betul ingin memperjuangkan bagaimana kekerasan perempuan dan anak Sulut betul-betul dihapus melalui momentum ini perjuangan ini akan kami terus desak agar ada efek jera bagi pelaku," ujarnya.

Joice Worotikan menuturkan, alasan DPRD belum ambil sikap karena belum ada laporan masyarakat, namun sekarang sudah ada. Pihaknya akan tindak lanjut ke lembaga-lembaga yang lain, baik kepolisian termasuk Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. "Hingga ke BPMJ GMIM karena korban itu BPMJ karena ketua remaja GMIM. Jadi kami berharap ada keberanian dari pimpinan DPRD Provinsi Sulut untuk mengambil langkah tegas terhadap beliau. Jangan karena alasan tidak ada payung hukum. Atau belum ada kode etik. Tapi ada payung hukum lainnya yang tak boleh diabaikan. Kami sudah sampaikan kepada ketua dewan dan dia support. Dan kami sampaikan kalau mereka tidak ambil tindakan tegas berarti mereka pro kekerasan," paparnya.

Dalam kasus tersebut menurutnya, GPS tidak melihat persoalan ini secara pribadi tapi melihat ada kejahatan yang dilakukan oleh wakil ketua dewan yang sebetulnya harus menjadi panutan moral dan etika secara khusus di Sulut. "Kalau kita dengar sumpah jabatan itu DPRD harus mengutamakan kepentingan banyak orang daripada pribadi. Wakil Ketua dan seorang anggota dewan jadi publik figur maka semua ranah privasinya hilang. Jadi tidak ada alasan sudah baikan dengan ibu Michel Paruntu. Kita tidak mendorong mereka harus cerai yang kita dorong ini ada perbuatan jahat yang dilakukan di ranah publik dan kami masyarakat sangat kecewa dan marah," paparnya.

Hingga kini, tidak ada tindakan tegas sementara yang bersangkutan masih menggunakan mobil dinas pimpinan dewan. "Bagaimana rasa kemanusiaan kalau melihat yang dilakukan beliau seperti tidak terjadi apa apa. Tidak ada alasan mo bilang itu urusan keluarga dan pribadi, dia sekarang milik masyarakat dan harus menunjukkan moral etika yang baik. Kalau tidak tindaklanjuti kita akan turun lebih banyak orang ke gedung dewan ini," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah video amatir yang direkam warga beredar di media sosial, beberapa waktu lalu. Rekaman video menampilkan seorang wanita, diduga istri JAK, marah-marah saat memergoki suaminya bersama perempuan lain di dalam sebuah kendaraan mobil. Peristiwa itu dikabarkan terjadi di ruas jalan Tumatangtang, Tomohon. Sang wanita berupaya menghalangi mobil yang nampak hendak kabur dari lokasi. Dalam video terlihat, wanita tersebut sampai melakukan aksi nekat dengan bergelantungan di bagian depan kendaraan dan sempat terseret beberapa meter sebelum sang pengendara mobil akhirnya menghentikan kendaraan. Warga sekitar yang nampak terkejut atas peristiwa itu terlihat langsung mendatangi lokasi dan langsung mengganjal ban mobil menggunakan batu.(arfin tompodung)