AKSI Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berpolemik. Program yang diharapkan mampu meredam penularan virus Corona, tak berjalan efektif. Disiplin masyarakat hingga kurang tegasnya aparat terhadap pelanggar protokol kesehatan jadi pemantik.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, COVID-nya masih naik," kata Jokowi saat rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1).

Jokowi menyebut implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten. Itu terjadi di sebagian Jawa dan Bali.

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah terus mengkaji kebijakan guna memutus rantai penyebaran COVID-19.

"Pemerintah tentunya akan mengkaji berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus positif yang muncul di masyarakat. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan kita semua untuk mengurangi peningkatan kasus positif adalah dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M sehingga risiko penularan dapat diminimalisasi sekaligus melindungi diri dan orang terdekat dari penularan," ujar Wiku dalam jumpa pers melalui YouTube, Selasa (2/2).

Wiku menyebut pada intinya pelaksanaan PPKM di sebagian Jawa dan Bali ini bisa efektif jika masyarakat patuh terhadap aturan. Wiku menekankan agar protokol kesehatan 3M terus diterapkan. "Dan, ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah," jelas wiku.

Berdasarkan data, Wiku memaparkan, selama penerapan PPKM jilid pertama di periode 11-25 Januari, masyarakat masih banyak yang tidak patuh akan protokol kesehatan 3M. "Termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas yang keduanya dapat meningkatkan risiko penularan," kata Wiku.(detikcom)