Puluhan Guru Honorer di Tomohon Kans Jadi P3K


Tomohon, MS

Sebanyak 37 guru honorer yang mengabdi di Kota Multi Dimensi memiliki peluang untuk direkrut sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) pada Tahun 2021 ini. Demikian diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Drs Selvie Poluan MAP.

"Sejumlah guru honorer atau GTT (guru tidak tetap-red) di Tomohon, telah diusulkan di penerimaan dua tahun belakang. Memang sudah terakomodir di jalur penerimaan reguler. Tahun ini kami mengusulkan lagi secara berjenjang supaya GTT ini bisa masuk di penerimaan pola P3K," ujar Poluan belum lama.

Dipaparkannya, dari 74 GTT yang diusulkan ke platform penerimaan BKN, Ada enam sudah direkrut. Rinciannya, tiga di jalur umum dan tiga orang lagi di jalur P3K.

Senada disampaikan, Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan, Dybie Kalele. Katanya, di antara total jumlah GTT dan tenaga kependidikan yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, 37 orang berpotensi direkrut sebagai P3K. Diinformasikan, permintaan form isian formasinya sudah pihaknya masukkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tomohon sejak tanggal 30 Desember lalu.

"Tapi, itu kembali lagi ke BKPSDM. Kami sifatnya hanya mengajukan daftar isian. Nantinya, dari BKPSDM juga wajib diapprove Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pak Walikota," kata Kalele.

Dia menambahkan, persyaratan utama GTT untuk ikut mendaftarkan diri di jalur P3K, wajib terdaftar di data Dapodik. "Tak menutup kemungkinan, selain guru P3K, bisa juga tenaga administrasi dan tata usaha hingga operator komputer," tuturnya.

Diketahui, Pemkot Tomohon telah mengusulkan 50 formasi PNS baru di tahun 2021 ini. Dari jumlah tersebut, paling banyak kuotanya disediakan untuk tenaga teknis. Kalau guru dan tenaga medis, kata dia belum. Justru terbanyak tenaga teknis di lintas satuan kerja perangkat daerah. "Khusus untuk kebutuhan guru dan tenaga medis, masih mencukupi di-backup honorer dan THL. Tapi bisa juga berubah nantinya. Sebab, prinsipnya semua dikembalikan ke pusat. Intinya, keseimbangan dan pemerataan PNS pasti jadi tujuan," ucap Kepala BKPSDM, Josias Makalew, baru-baru ini.(hendra mokorowu/victor rempas)

 


Komentar