DITANGKAP KPK, EKS BUPATI TALAUD "MELAWAN"


Jakarta, MS

Episode penahanan kembali Sri Wahyumi Manalip bergulir. Reaksi perlawanan diberikan eks Bupati Kabupaten Talaud ini dalam sidang praperadilannya. Protes keras atas penangkapannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan.

Upaya pengajuan praperadilan dilakukan Manalip terkait penangkapannya yang terjadi beberapa saat setelah bebas pada awal Mei 2021. Sri menyebut penangkapannya itu tidak sah. Sidang praperadilan berlangsung, Senin (14/6), di ruang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, pukul 14.30 WIB. Ketika itu bertindak sebagai hakim tunggal Hariyadi. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 51/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL dan didaftarkan 5 Mei 2021.

Sri Wahyumi selaku pemohon diwakili pengacaranya, Teguh Samudera. Sedangkan pihak termohon, yakni KPK, diwakili Tim Biro Hukum KPK. Hakim terlebih dahulu mengecek surat kuasa kedua belah pihak. Permohonan gugatan dalam sidang ini dianggap dibacakan. "Dianggap dibacakan, Yang Mulia," kata Teguh di hadapan hakim seraya menyampaikan beberapa perbaikan dalam permohonannya.

Kedua belah pihak diminta menyiapkan alat bukti dan saksi apabila diperlukan. "Kesimpulan berarti hari Jumat. Besok jawaban ya (hari ini, red). Rabu bukti (besok, red), mau surat atau ahli, silakan. Agenda putusan Senin atau Selasa (pekan depan, red)," ujar hakim.

Seusai sidang, Teguh menjelaskan poin-poin yang menjadi gugatan Sri Wahyumi. Ia mengatakan, penangkapan hingga penahanan kliennya tidak sah dan telah melanggar hak asasi. "Poin pertama adalah menyangkut masalah penetapan tersangka, yang kedua masalah penangkapan, yang ketiga masalah penahanan. Jadi penangkapan tersangka menurut KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) harus ada aturannya, harus ada dua alat bukti minimum. Nah, ini ditanyakan waktu diperiksa di lapas, dua alat bukti itu apa, tentang siapa yang misalnya memberikan gratifikasi, berupa apa, di mana, itu nggak dijawab penyidik," jelas Teguh kepada wartawan.

Teguh menilai penangkapan Sri tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dia menyebut apa yang dilakukan KPK itu tidak sah dan telah melanggar hak asasi manusia.

"Ini kan tidak jelas bagaimana caranya, dengan alasan apa, tahu-tahu ditangkap begitu saja, padahal tidak tertangkap tangan. Nah, sehingga karena itu menurut klien kami, itu melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diajukan dalam praperadilan ini," ungkapnya.

Adapun petitum Sri dalam gugatan praperadilannya yakni mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian menyatakan tindakan Termohon yang menangkap dan menahan Pemohon karena adanya dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karenanya, perintah penangkapan dan penahanan a quo tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya, memerintahkan Termohon untuk melepaskan dan membebaskan Pemohon dari Rutan KPK/Termohon karena Termohon telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia in casu hak asasi Pemohon. Berikutnya, menyatakan tidak sah segala keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap diri Pemohon. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik Pemohon; Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon dan terakhir atau-apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

EMOSI MANALIP MEREDA

Pasca ditangkap lagi KPK, emosi  Manalip, tak terbendung. Kemarahannya disebut sempat berlangsung hingga berhari-hari. Adapun kondisinya kini dikabarkan mulai mereda.

Pengacara Sri Wahyumi, Teguh Samudera mengatakan, dirinya sudah beberapa kali bertemu Sri Wahyumi di rutan KPK. Disampaikannya, emosi Sri Wahyumi saat ini sudah stabil. "Iya sudah redalah (emosinya). Kalau memang saat yang (mau ditahan) marah-marah saya belum tahu ya. Tapi pas ketemu (di rutan) sudah beberapa kali ketemu, (sudah) bisa menceritakan dan nggak terima diperlakukan seperti itu," kata Teguh usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Teguh menjelaskan, Sri sudah bisa menceritakan peristiwa penangkapan yang dialaminya. Sri, kata Teguh, menyatakan tidak terima dengan penangkapannya itu. "Kondisi terkini kemarin dengan saya sudah bisa cerita ke saya tentang kasusnya. Jadi kita tidak tahu kesehariannya. Tapi pas ketemu sudah bisa cerita apa yang dialami dan dia nggak terima diperlakukan seperti itu," ujarnya.

Pengacaranya ini sangat menyayangkan penangkapan yang dilakukan KPK kepada kliennya. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK telah melanggar hak asasi manusia. "Tapi yang kita persoalkan di persidangan ini adalah apakah tindakan seperti itu, yang dianggap klien kami melanggar hak asasi manusia sebagai seorang wanita yang lemah, sebagai seorang ibu dari anaknya, sebagai seorang istri dari suaminya, dan sebagai anak dari orang tuanya, yang sudah 2 tahun ada di tahanan, keluar ingin menemui keluarganya tidak diberikan kesempatan sedetik, semenit pun, langsung ditangkap padahal tidak kena OTT (operasi tangkap tangan), seperti itu yang dipersoalkan sebenarnya. Nah, apakah cara seperti ini dibenarkan atau tidak," jelasnya.

DITANGKAP KEMBALI USAI BEBAS

Aksi penangkapan kembali Sri Wahyumi dilakukan usai dirinya bebas dari penjara. Awalnya ia dijerat dalam OTT pada 30 April 2019. Kala itu dirinya diduga ‘bermain mata’ dengan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

Demi barang mewah, Sri Wahyumi disebut KPK memperjualbelikan proyek di kabupaten yang dipimpinnya kepada si pengusaha. Sri ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi atas nama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo. Sri dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Saat diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta, Sri divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.

Meski vonisnya lebih ringan dari tuntutan, Sri Wahyumi tak terima. Dia mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Vonis 2 tahun penjara itu berkekuatan hukum tetap dan KPK mengeksekusi Sri Wahyumi ke lembaga pemasyarakatan pada 26 Oktober 2020.

Berkat pemotongan hukuman tersebut, Sri Wahyumi bebas lebih cepat. Tepat 29 April 2021, Sri menghirup udara bebas dari Lapas Kelas II-A Tangerang. Di hari yang sama, Sri langsung dijemput paksa KPK. Ada perkara lain yang diusut KPK yang menjerat Wahyumi.

"Betul, Saudari Sri Wahyuni Manalip dilakukan penyidikan terkait dengan perkara korupsi lainnya. Yang bersangkutan dulu tersangkut perkara korupsi berupa suap dan sudah menjalani vonis," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dihubungi, Kamis (29/4).

Wahyumi diduga menerima gratifikasi Rp9,5 miliar terkait dengan proyek infrastruktur. "KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan tersangka SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) sebagai tersangka," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Kamis (29/4).

Ketika itu Wahyumi emosional saat kembali ditangkap KPK. Dia sempat mengamuk saat hendak ditahan KPK. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, emosi Sri Wahyumi tak stabil saat akan dihadirkan dalam konferensi pers KPK.

"Tidak bisa menampilkan tersangka karena berupaya menyampaikan tapi kemudian, setelah akan dilakukan penahanan, keadaan emosi tidak stabil. Kami tidak bisa menampilkan yang bersangkutan," ucap Ali di KPK, Kamis (29/4). (detik)




Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors