Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut mayoritas pakar atau pembentuk opini publik ingin agar Presiden RI yang terpilih pada 2024 berasal dari klaster kepala daerah. Hasil tersebut berdasarkan survei yang dilakukan ASI dengan melibatkan 130 pakar atau pembentuk opini publik terhadap 23 figur bakal capres dari delapan klaster. Pakar atau pembentuk opini publik yang disurvei ASI itu berasal dari akademisi, jurnalis, pengamat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, aktivis mahasiswa, budayawan, kalangan profesional, serta praktisi pemerintahan.

Dalam survei ini, Arus Survei Indonesia menggunakan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan yaitu meta-analisis, diskusi terfokus grup (focus group discussion/FGD), dan penilaian terhadap figur terseleksi. Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Pejabat Tak Cari Panggung Saat Pandemi Pengambilan sampel para pakar dan pembentuk opini publik dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Seluruh kegiatan riset dilakukan pada 2 hingga 10 Juli 2021.

"Kepala daerah 49,6 persen, akademisi teknokrat 16,2 persen, partai politik 15 persen, TNI 6,3 persen, pengusaha 5,5 persen, menteri 3,9 persen, tokoh agama 2,4 persen, dan polisi 1,1 persen," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an dalam paparan hasil survei lembaganya yang berlangsung secara daring pada Selasa (13/7).

Dalam survei itu, lanjutnya, peneliti ASI menemukan bahwa mayoritas pakar atau pembentuk opini publik menilai usia ideal Presiden RI yang terpilih dari Pilpres 2024 adalah pada rentang 51-60 tahun, dengan persentase 26,3 persen. Sementara pakar atau pembentuk opini yang menilai usia ideal presiden di atas 60 tahun hanya berjumlah 2,4 persen. "Usia 51-60 tahun 49,4 persen, usia 41-50 tahun 45,8 persen, usia 61-70 tahun 2,4 persen, usia 31-40 tahun 1,6 persen, usia 21-30 tahun 0,8 persen," kata Ali.

Berikutnya, Ali mengungkapkan pakar atau pembentuk opini publik menilai bahwa komposisi pasangan capres-cawapres yang ideal pada 2024 mendatang ialah duet kepala daerah dengan partai politik yakni dengan 26,3 persen. Di bawah komposisi itu, kata dia, terdapat komposisi kepala daerah dengan akademisi teknokrat yang dinilai paling ideal menjadi capres-cawapres pada 2024 mendatang dengan 23,3 persen.

"Kepala daerah-partai politik 26,3 persen, kepala daerah-akademisi teknokrat 23,3 persen, partai politik-akademisi teknokrat 11,3 persen, kepala daerah-pengusaha 9,8 persen, kepala daerah-tokoh agama 8,5 persen, partai politik-tokoh agama 7 persen, partai politik-kepala daerah 6,5 persen, kepala daerah-pengusaha 4 persen, dan partai politik-TNI 3,5 persen," tutur Ali.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan bahwa sebanyak 63,2 persen pakar atau pembentuk opini publik ingin agar Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon. Sementara jumlah pakar atau pembentuk opini publik yang ingin Pilpres 2024 menghadirkan dua pasangan calon hanya 18,8 persen. "Empat pasangan calon 18 persen, calon tunggal 0 persen," ujar dia.(cnn)