Manado, MS

Rentetan persoalan seputar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Kota Manado bergulir sampai ke meja hearing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Salah satunya polemik tentang mereka yang telah mengikuti seleksi namun tidak dikukuhkan. Bedah masalah pun dilakukan wakil rakyat Gedung Cengkih.

Komisi IV DPRD Sulut ‘menguliti’ polemik Paskibraka di Kota Manado dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Sulut, Selasa (7/9). Mereka adalah siswa siswi yang lulus seleksi Paskibraka di tahun 2020. Hanya saja tidak pernah dikukuhkan dengan alasan pemerintah dalam kondisi pandemi. Tuntutan mereka yang lulus seleksi ini pun meminta agar kiranya mereka mendapat sertifikat sebagai lulus Paskibraka dan dan bisa dikukuhkan.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Pangemanan menyampaikan, tidak boleh ada tindakan kesewenangan yang dilakukan pejabat publik. Makanya menurut dia, kini DPRD Sulut di bawah kepemimpinan Ketua Fransiscus Silangen, setiap aspirasi yang masuk ke dewan harus cepat direspon. "Kita semua kerja kedewanan terstruktur dan sistematis. Kalau aspirasi ada yang masuk kita langsung follow up dan langsung dievaluasi dalam rapat," ungkap Melky dalam RDP yang dihadiri para siswa yang lulus Paskibraka, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulut dan Dispora Kota Manado.

Selanjutnya ia menanyakan kepada Dispora Kota Manado terkait dengan tanggapan mereka terhadap tuntutan dari mereka yang lulus paskibraka 2020. Supaya adanya sertifikat paskibraka bagi mereka yang sudah lulus seleksi. Kemudian apakah bisa mereka ini dikukuhkan sebagai paskibraka. "Jadi bagaimana pak kadis (kepala dinas) apakah mereka bisa dikukuhkan atau seperti apa," ungkap Melky.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Hilman Idrus pula mengingatkan kepada Dispora. Kejadian ini adalah kepemimpinan yang sebelumnya namun berimbas juga ke kepemimpinan sekarang ini. "Ke depan harapannya diperbaiki, kita punya aset anak-anak muda ini. Mereka mengikuti jalur seleksi paskibraka ini tentunya menjadi prestasi dan kebanggaan bagi diri sendiri," tutur Hilman.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pula mengingatkan, agar ke depan jangan sampai seleksi Paskibraka jadi ajang titip-titipan. "Harus murni seleksi dan berprestasi. Tidak ada lagi kita pe anak harus jadi paskibraka bahkan sampai ke tingkat nasional, bukan jamannya lagi ini. Harus murni dan bukan titipan," kuncinya

Kepala Dispora Kota Manado, Tonny Mamahit menjelaskan, untuk permintaan sertifikat akan mereka sediakan. Bagi adik-adik yang sudah lulus ikut seleksi Paskibraka. Ini sesuai dengan masukkan dari Dispora Provinsi Sulut. "Tapi kalau dikukuhkan mungkin tidak bisa. Karena yang dikukuhkan mereka yang melaksanakan tugas karena harus ada agenda negara. Sementara mereka ini tidak tuntas sampai diteguhkan, kemudian sudah pandemi," ungkapnya.

Hal itu karena mereka yang akan dikukuhkan adalah untuk agenda 17 Agustus 2021. "Kita cuma pakai adik-adik Paskibraka yang 2019. Untuk 2020 cuma sampai diseleksi tidak sampai latihan. Karena situasi pandemi," tutupnya. (arfin tompodung)