Manado, MS

‘Sunat’ anggaran di tubuh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tuai sorotan. Nada sesal datang dari Gedung Cengkih. Pemangkasan anggaran dinilai bukan kebijakan yang tepat. Banyak pelaku usaha kecil butuh ‘suntikan’ bantuan, khususnya di masa pandemi.

Reaksi kritis itu dilayangkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Stella Runtuwene. Pada kegiatan reses baru-baru ini, Ia mengungkap banyak masyarakat yang meminta agar usaha-usaha kecil mereka diperhatikan.

"Masyarakat mengusulkan untuk meminta bantuan berupa alat-alat kerajinan untuk pembuatan mebel dan juga alat pembuatan kue," kata Runtuwene saat Rapat Banggar DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan, Selasa (14/9), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut itu juga menyampaikan, upaya ini penting dalam menopang ekonomi masyarakat dan keluarga. Selain itu, bisa juga menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Ini bisa ada penambahan PAD juga dari mereka juga di daerah," tuturnya.

Dengan gambaran tersebut maka dirinya menyesalkan pengurangan anggaran di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulut. Baginya, masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan. Apalagi di kondisi pandemi Covid-19. "Jadi kalau memang ada juga pengurangan anggaran di Dinas Koperasi dan UKM sangat disayangkan. Lagi pandemi Covid-19 seperti ini, kita harus memperhatikan itu usaha-usaha kecil agar masyarakat bisa sangat terbantukan. Dengan mereka melakukan usaha kecil, otomatis ada pendapatan,” jelas Stella di hadapan Ketua Tim TAPD, Edwin Silangen. (arfin tompodung)