USUT MAFIA TANAH, JOKOWI ‘WARNING’ POLRI


Jakarta, MS

Komitmen penyelesaian konflik agraria di tanah air masuk skala prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teranyar, ultimatum dilayangkan ke institusi Polri. Korps Bhayangkara diminta tegas dan objektif dalam mengusut persoalan sengketa tanah. Warning keras juga dilayangkan bagi aparat penegak hukum yang membackup komplotan mafia tanah.

Gurita konflik agraria memang telah menjadi persoalan serius di berbagai pelosok daerah, tak terkecuali membelit wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Polemik seputar sengketa tanah sejak dulu seolah tak pernah berhenti. Di Sulut sendiri, sengketa umumnya terjadi di lokasi pertambangan, lahan pertanian, hingga kawasan perumahan.

Seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Manado saat terjadi perselisihan lahan antara PT Ciputra International dan seorang warga bernama Ari Tahiru. Persoalan ini bahkan menjadi isu nasional dan menjadi sorotan publik di tanah air. Itu menyusul keterlibatan perwira tinggi TNI, Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar, Irdam XIII/Merdeka, yang tampil membela pihak warga dalam sengketa tersebut. Brigjen Tumilaar menulis surat terbuka. Ia juga melayangkan sikap protesnya kepada aparat kepolisian yang memanggil seorang Babinsa untuk dimintai keterangan.

Sebelumnya, persoalan lahan di wilayah Sulut memang banyak kali terjadi. Beberapa waktu lalu, ratusan petani di Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, pernah melakukan aksi demo menuntut hak atas lahan pertanian di perkebunan Kelelondey. Kala itu petani menggugat pihak TNI AD yang sedang menjalani latihan militer di kawasan perkebunan tersebut. Para petani protes dan menuding pihak TNI menyerobot lahan pertanian yang mereka garap.

Topik soal konflik agraria ini kembali mencuat seiring peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang, Rabu (22/9). Presiden Jokowi pun kembali mempertegas komitmennya untuk menyelesaikan berbagai sengketa tanah, utamanya yang bersentuhan dengan hak rakyat kecil. Ia memerintahkan Polri untuk mengusut tuntas persoalan mafia tanah dan meminta penegak hukum tidak menjadi bekingan mereka.

"Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada," lugas Jokowi dalam Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, kemarin.

Presiden mengingatkan jangan sampai ada aparat penegak hukum yang melindungi mafia tanah tersebut. Karena dengan begitu, persoalan mafia tanah tak akan selesai sampai tahun-tahun mendatang. "Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas," cetus Jokowi.

 

INDEKS KETIMPANGAN PENGUASAAN LAHAN TERPARAH

Problem soal penguasaan lahan juga pernah diungkap Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Mereka mencatat penguasaan lahan saat ini semakin timpang, terutama terkait kekuatan modal dari korporasi besar.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan saat ini Indeks Ketimpangan Penguasaan Lahan berada di posisi terburuk sejak Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 disahkan. "Indeks ketimpangan penguasaan tanah sudah mencapai puncak ketimpangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kita," jelasnya belum lama ini.

Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. "Sisanya barulah diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa," kata Dewi.

Dewi mengatakan ketimpangan struktur dan penguasaan lahan yang masih terus terjadi ini tidak hanya berada di Pulau Jawa saja. Pelbagai wilayah di luar Pulau Jawa pun menurutnya sudah mulai didapati ketimpangan penguasaan lahan. Kondisi ini menurutnya diperparah oleh kegiatan ekspansi-ekspansi bisnis ataupun pembangunan skala besar.Mulai sektor perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut menurutnya kontras dengan proses redistribusi tanah kepada warga yang diharapkan dapat meminimalisir jarak ketimpangan tersebut melalui agenda reforma agraria. "Sehingga tidak heran kalau ada lebih dari kurang lebih 16 juta rumah tangga petani yang hanya menguasai tanah kecil-kecil di bawah 0,5 hektar," tegasnya.

Ia juga menyebut konflik lahan hingga intimidasi terhadap petani masih banyak terjadi meski pada masa pandemi Covid-19. KNPA mencatat Ada 35 konflik agraria selama pandemi dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Konflik itu memakan korban tewas di pihak petani.

"Ada 35 letusan konflik agraria selama pandemi berlangsung. Diiringi 39 kasus kriminalisasi dan intimidasi, serta 2 petani tewas di wilayah konflik agraria karena mempertahankan wilayah hidupnya," kata Dewi.

Dia bilang pandemi dan PSBB tidak menghentikan perampasan lahan oleh perusahaan terhadap warga. Sebaliknya, perusahaan bersama aparat keamanan negara malah semakin giat melakukan perampasan lahan.

 

TIM KHUSUS PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN DIBENTUK

Upaya penanganan konflik agraria menjadi prioritas pemerintah di tahun 2021 ini. Hasilnya pun cukup memuaskan. Sepanjang tahun ini ada penyelesaian konflik atas total tanah seluas 2.579 Ha untuk 4.660 KK di 6 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota.

Data itu dibeber Tim Agraria Bersama 2021 yang digawangi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Tim ini hasil bentukan KSP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan tujuan untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria dengan sangat baik.

Konflik yang ada dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun semenjak masuk dalam prioritas.  Sebagai refleksi atas capaian pemerintah dalam percepatan penyelesaian konflik agraria, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan setidaknya terdapat dua hal yang sedang disiapkan oleh pemerintah.

“Kita dorong kerangka kebijakan baru untuk penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik lahan lanjutan dalam menyikapi arus investasi yang akan dibuka lebar. Sehingga kita berharap investasi berbasis keadilan dapat tercapai,” kata Moeldoko saat hadir dalam penyerahan sertifikat hasil penyelesaian konflik di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/9).

Pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian. “Sehingga, kami berharap tanah yang digarap oleh Bapak/Ibu penerima manfaat Reforma Agraria bisa semakin produktif,” katanya.

 

KOMITMEN JOKOWI TUNTASKAN KONFLIK AGRARIA

Penyelesaian konflik agraria memang diakui sangat penting guna mewujudkan reforma agraria bagi masyarakat. Selain itu untuk memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.

Namun Jokowi juga mengakui jika penyelesaian konflik agraria memiliki tantangan tersendiri dan cukup berat. Bahkan, setiap tahun selalu ada kelompok tani yang datang dari daerah ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan mereka. "Saya paham betul bahwa konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan," ucap Jokowi.

Konflik agraria juga biasanya berlangsung lama. Jokowi mencontohkan terdapat kasus yang berlangsung hingga 40 tahun. "Ada yang puluhan tahun masalahnya tidak selesai-selesai," imbuh Jokowi.

Namun, ia berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum kepada lahan yang dimiliki oleh rakyat. Jokowi mengatakan tak ingin rakyat kecil dan pengusaha tak memiliki kepastian hukum atas lahan yang menjadi tempat usaha mereka. Ia juga tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.

“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Presiden.

Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.(cnn/kpc)

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors