JOKOWI TAK GENTAR

LARANGAN EKSPOR NIKEL DIGUGAT UNI EROPA


Jakarta, MS

Tekad Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk industri hilir di tanah air tak terbendung. Marak tentangan dari negara asing tak membuat kepala negara gentar. Sederet kebijakan pro pelaku industri dalam negeri diterapkan Jokowi.

Komitmen Presiden Jokowi membangun industri hilir di tanah air memang banyak menuai kritik pedas dari negara luar. Apalagi Indonesia akan mulai menyetop ekspor bijih nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Keputusan Ini lantas dipermasalahkan oleh Uni Eropa, yang mengajukan gugatan atas larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia, atau Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO).

Menanggapi itu, Presiden Jokowi meminta para pelaku industri dalam negeri agar berani menghadapi cibiran negara luar. "Setelah nikel apa? Bauksit setop tidak bisa lagi ekspor mentahan, harus jadi aluminium. Kita harus berani saat nikel untuk mengatakan tidak, meski kita digugat di WTO, tidak apa kan nikel-nikel kita, barang barang kita mau kita jadikan kita pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini hak kita dong," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).

"Kalau ada yang menggugat kita hadapi. Tidak ada kesempatan itu, peluang itu datang lagi. Ini kesempatan kita untuk mengintegrasikan industri-industri besar dalam negeri," kata Presiden Jokowi.

 

SIAPKAN LAWYER KELAS INTERNASIONAL

Jokowi memastikan bahwa pemerintah tak akan mundur dan memilih menghadapi gugatan yang dilayangkan Uni Eropa. Menurut dia, pemerintah bakal menyiapkan pengacara-pengacara handal untuk menghadapi persoalan tersebut.

"Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya disiapkan lawyer-lawyer yang kelas-kelas internasional juga nggak kalah kita," ujar Jokowi.

Presiden pun memastikan tak akan mengubah kebijakan mengenai larangan ekspor bijih nikel meski hal itu menuai protes dari Uni Eropa. Ia menegaskan, kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Menurut Jokowi, potensi pemanfaatan nikel sangat besar. Ketimbang diekspor dalam bentuk bahan mentah, sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai stainless steel atau lithium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif. Pemanfaatan itu membuka kesempatan RI untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri.

"Jangan kehilangan kesempatan lagi kita, jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah, saya sudah sampaikan, stop ekspor bahan mentah," ucap Jokowi.

Ke depan, lanjut Presiden, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada komoditas lainnya seperti bauksit atau bijih aluminium hingga sawit. Ia berjanji bakal memaksa BUMN, swasta, hingga investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri.

"Kalau ada yang menggugat kita hadapi, jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan," kata Jokowi.

"Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri," tuturnya.

 

BIDIK PELUANG INDUSTRI GLOBAL

Hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa memang kian memanas usai kebijakan Indonesia mengenai larangan ekspor bijih nikel digugat UE ke WTO. Pada 22 Februari 2021 untuk kedua kalinya UE meminta pembentukan panel sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body-WTO).

Tekad Presiden Jokowi yang berapi-api ini punya tujuan jelas. Ia tak ingin Indonesia kehilangan kesempatan untuk jadi pemain besar di kancah industri global. Menurutnya, NKRI harus lantang berbicara terhadap segala hak milik yang selama ini banyak dikuasai asing.

"Jangan sampai kita kehilangan kesempatan lagi, dulu ada booming minyak, booming kayu kita kehilangan. Minerba ini tidak (akan seperti itu lagi), minerba harus jadi fondasi kita dalam rangka memajukan bangsa kita," seru Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi bersikukuh bahwa Indonesia harus bisa jadi negara produsen yang menguasai industri hilir. RI 1 ingin menciptakan nilai tambah pada suatu kegiatan ekonomi yang memegang hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, Jokowi coba mencontohkan industri tambang, di mana para pekerjanya kerap dicap sebagai tukang gali saja. Dia tidak mau para pekerja tambang ke depan hanya bisa menggali bahan mentah (raw material) untuk kemudian diekspor ke negara lain.

"Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah ke kita betul-betul luar biasa besarnya," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta PPSA XXIII 2021 LNKRI di Istana Negara Jakarta, Rabu (13/10).

"Tapi kalau hanya tukang gali kita kirim keluar mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau jadi, kembali ke sini kita beli. Ini lah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan," tegasnya.

Menurut dia, prinsip ekonomi berkelanjutan harus betul-betul dijaga dan dipegang teguh. Jokowi mendesak seluruh komoditas yang ada harus didorong proses hilirisasinya. "Misalnya mengenai nikel yang bisa kita olah katoda baterai, stainless steel, lithium battery, yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada ke depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan lagi, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material," serunya.

Jokowi pun memaksa setiap perusahaan BUMN dan swasta untuk memberhentikan ekspor bahan mentah, untuk kemudian mendirikan industri di dalam negeri. Dalam hal ini, dia memproyeksikan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik untuk 2-3 tahun ke depan. "Jangan sampai kita kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, booming kayu kita kehilangan, minerba ini tidak. Minerba harus jadi fondasi kita dalam rangka memajukan bangsa kita," pinta Jokowi.

 

DIDUKUNG ASOSIASI PENGUSAHA LOKAL

Kebijakan penutupan ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30 persen hingga 40 persen demi mendorong rantai hilirisasi nikel menuai reaksi positif dari dalam negeri. Menanggapi rencana ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai kebijakan ini sebagai langkah yang sangat baik untuk dapat mendorong investor menanamkan investasinya di Indonesia. Nantinya, investor bisa saja mendirikan industri yang menghasilkan produk jadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan hal yang sama terjadi ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020 lalu.  Sebagai hasil akhir, tercatat sejumlah investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia.

Kendati demikian, Meidy memastikan rencana kebijakan ini bukan tanpa kekhawatiran dari pelaku usaha. APNI sendiri menyoroti sejumlah hal yang dinilai patut jadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekspor ini.

"Kita siap atau tidak, kemudian ada pabrik-pabrik (pengolahan) yang direncanakan untuk siap berdiri," terang Meidy.

Ia menjelaskan, hingga 2025 mendatang ditargetkan bakal ada 98 pabrik yang bakal berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara sekitar 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan. Jika kemudian kebijakan larangan ekspor untuk produk olahan 30 persen hingga 40 persen jadi dilakukan maka dikhawatirkan akan mempengaruhi minat investasi yang sedang berjalan saat ini.

Meidy melanjutkan, pemerintah harus memastikan kesiapan pasar untuk menyerap produk yang ada. Jika kemudian semua suplai ekspor dialihkan untuk kebutuhan domestik maka perlu ada kepastian market yang siap menyerap. Apalagi pada kondisi saat ini saja masih dalam posisi over suplai. Selain sejumlah poin pertimbangan tersebut, APNI juga menilai perlu ada perbaikan tata kelola niaga nikel serta jaminan good practice mining kedepannya.

Hal ini juga demi memastikan ketersediaan cadangan nikel di Indonesia. Untuk itu, APNI menilai perlu ada perhatian untuk perbaikan regulasi maupun kebijakan untuk industri nikel dari hulu ke hilir. "Juga harus dibangun ekosistem yang terarah, terpadu dari industri hulu ke hilir terkait juga dengan regulator yaitu pemerintah dan juga konsumen yaitu industri hilir. Ini satu kesatuan," terang Meidy.

Sementara itu, Chief Financial Officer (CFO) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto memastikan produk olahan nikel Vale adalah nickel matte dengan kandungan nikel 78 persen atau di atas batas kandungan 70 persen. "Kemungkinan wacana pelarangan ekspor tersebut adalah untuk mendorong tumbuhnya hilirisasi produk nikel di Indonesia, terutama untuk produk NPI/Fe Ni dengan kandungan nikel d bawah 40%," terang Bernardus.

Kendati demikian, Bernardus mengungkapkan rencana ini perlu dikaji secara baik dengan mempertimbangkan masukan dari pelaku industri.(mdk/kpc/cnn)

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors