Manado, MS

Reshuffle perdana di periode kedua pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey - Steven Kandouw (OD-SK), segera digulir. Adanya sinyal dukungan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), jadi legitimasi. Perombakan besar-besaran di kabinet Sulut Hebat itu pun, disiapkan.

“(Rolling, red) sudah minta izin KASN. Izin sudah ada tinggal berproses tahapan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Femmy Suluh, baru-baru ini.

Namun untuk menuju pelantikan, kata Suluh, perlu adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Seperti proses seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, eselon II, tahapan assesment, penulisan makalah dan tes wawancara. “Proses (seleksi terbuka, red) butuh waktu,” tegasnya.

Ditanya apakah jabatan kosong eselon II Pemprov Sulut akan ikut dalam seleksi terbuka, Suluh belum berani membeberkannya. “Nanti ‘kan ada saatnya,” jawabnya.

Diketahui, dari eselon II Pemprov Sulut ada beberapa jabatan yang lowongan. Di mana, saat ini masih diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt), yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sulut Adolf Tamengkel, Kepala Dinas Kehutanan Daerah, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kebudayaan serta Kepala Badan Keuangan Aset dan Keuangan Daerah.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan akan ada perombakan kabinet yang akan dilakukan dengan skala besar. “Besar-besaran (rolling, red),” tegas Gubernur Olly, belum lama ini.

Alasan perombakan, kata Olly, karena ada pejabat Pemprov Sulut sudah terlalu lama di jabatannya.

Adapun, perombakan pejabat Pemprov Sulut ini tinggal menunggu petunjuk dari pusat. “Surat sudah dikirim ke pusat, tinggal tunggu (jawaban) KASN,” tukas gubernur.

Sebagai informasi, khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II di Lingkup Pemprov Sulut, telah dilakukan uji kompetensi, di Ruang CAT Kantor Gubernur Sulut, Rabu (27/10).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen membuka uji kompetensi tersebut yang diikuti hampir seluruh pejabat eselon II, kecuali yang sudah masuk batas usia pensiun, tidak diikutsertakan. (sonny dinar)