UJIAN JOKOWI
Jakarta, MS
Tanah air kembali dilanda gundah gulana. Di penghujung tahun ini, rentetan persoalan menumpuk. Mulai dari peristiwa bencana alam, teror Covid-19 varian baru hingga bentrok berkepanjangan yang tak kunjung usai di tanah Papua. Gumul ini jadi ujian berat bagi sang kepala negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Indonesia
memang mengalami ujian di akhir tahun 2021 ini. Paling baru soal letusan Gunung
Semeru di Lumajang, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Hingga kini penanganan akibat
efek material vulkanik hasil letusan salah satu gunung api paling tenar di
Indonesia ini masih terus dilakukan. Belasan warga dilaporkan meninggal.
Presiden
Jokowi sendiri dilaporkan akan meninjau daerah terdampak bencana erupsi Gunung
Semeru, hari ini. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi
Hartono saat dikonfirmasi pada Senin (6/12).
"Iya,
benar besok (Pak Jokowi) ke Lumajang untuk meninjau dampak bencana,"
katanya.
Peristiwa
bencana ini memang menjadi topik nasional. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati menyatakan telah mengarahkan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
untuk menyiagakan APBN guna memberikan dukungan anggaran.
"Saya
meminta jajaran Kemenkeu untuk bersiaga dalam mekanisme dukungan anggaran APBN
maupun TKDD dalam menghadapi bencana alam yang berpotensi meningkat menjelang
akhir tahun dan awal tahun," tuturnya.
Sekadar
informasi, erupsi Gunung Semeru mengakibatkan 14 warga meninggal dunia dan
puluhan lainnya terluka. Sejauh ini, BNPB mencatat ada puluhan warga yang
mengalami luka bakar.
"Sebanyak
41 orang yang mengalami luka-luka, khususnya luka bakar, telah mendapatkan
penanganan awal di Puskesmas Penanggal. Selanjutnya mereka dirujuk menuju RSUD
Haryoto dan RS Bhayangkara," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhar.
TEROR
OMICRON
Tak hanya
bencana alam, penanganan bencana non-alam juga jadi prioritas pemerintah saat
ini. Terlebih, kini muncul ancaman varian baru Covid-19 yang diberi nama
Omicron. Kemunculan varian ini memunculkan kekhawatiran global, termasuk di
Indonesia. Pasalnya, varian Omicron oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO)
dikelompokkan ke dalam kategori Variant of Concern (Voc).
VoC adalah
varian virus corona yang bisa menyebabkan peningkatan penularan dan angka
kematian akibat Covid-19. VoC juga merupakan varian dengan dua komponen VoI.
Selain varian Omicron, varian virus corona lainnya yang juga masuk dalam
kategori VoC adalah varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Melihat kondisi
tersebut, Covid-19 varian Omicron memiliki potensi penularan yang tinggi.
Varian baru yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan ini bahkan disebut
lebih berbahaya daripada varian Delta.
Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim pihaknya akan berupaya mempercepat
hasil tes pencarian strain virus corona (Covid-19) menggunakan metode
pengurutan genom keseluruhan (Whole Genome Sequencing/WGS) guna mengantisipasi
penyebaran varian Omicron di Indonesia.
Budi
menerangkan saat ini Indonesia hanya memiliki 12 laboratorium pemeriksaan WGS.
Keterbatasan itu menurutnya, karena akses pemeriksaan WGS yang mahal dan sumber
daya peneliti yang terbatas. Apalagi, sambungnya, perlu penggunaan teknologi
ilumina atau dengan mesin Oxford Nanopore Teknologi.
"Sekarang
yang kita lakukan adalah kita pastikan bahwa WGS dari 12 laboratorium ini kita
percepat round time-nya, yang jadinya 2 minggu kita tekan ke 5 hari kalau bisa
3 hari," katanya.
Budi juga
mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh laboratorium untuk menambah
strategi testing dengan menggunakan metode S Gene Target Failure (SGTF) untuk
mendeteksi varian Omicron. Ia menjelaskan metode SGTF bisa dilakukan ketika gen
S pada hasil tes laboratorium menggunakan Polymerase chain reaction (PCR) tak
mampu mendeteksi gene S pada sampel.
"Nah
kalau dia tidak ke-detect tapi yang gen lainnya positif, itu kemungkinan besar
Omicron," kata dia.
Selain itu,
Budi juga menyebut 12 laboratorium itu saat ini hanya terpusat di Pulau Jawa
dan provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan tengah
berproses membeli 11 mesin WGS baru yang akan didistribusikan ke Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku.
Menurut
Budi, upaya itu sebagai bentuk surveilans ‘mengamankan’ Indonesia dari varian
Covid. Selain itu, bentuk pencegahan lain adalah penguatan pemeriksaan di
perbatasan dan juga perpanjangan masa karantina menjadi 10 x 24 jam. "Yang
positif terutama di perbatasan. Di border [perbatasan] itu harus di-WGS,"
ujarnya.
Mantan
wakil menteri BUMN itu juga memastikan varian Omicron belum teridentifikasi
sejauh ini di Indonesia berdasarkan pemantauan dan hasil pemeriksaan WGS. Budi
kemudian merinci sampai saat ini sudah ada 249 kasus yang terkonfirmasi varian
Omicron di 21 negara di dunia. Negara yang melaporkan kasus varian Omicron
tertinggi yakni adalah Afrika Selatan dengan 128 kasus.
Ia berjanji
pemerintah akan memperketat pengawasan seluruh pintu masuk Indonesia untuk
mencegah penyebaran varian ini. Selain itu pihaknya juga akan menggenjot
pemeriksaan WGS untuk mendeteksi varian yang pertama kali ditemukan di Afrika
bagian selatan ini.
KONFLIK
PAPUA TAK BERUJUNG
Sepanjang
2021 ini konflik di tanah Papua antara militer TNI melawan teroris kelompok kriminal
bersenjata (KKB) ramai jadi sorotan. Korban jiwa berjatuhan dari kedua belah
pihak. Tak sedikit pula prajurit terbaik tanah air yang gugur dalam kontak
senjata ini.
Konflik
Papua memang bukan baru terjadi. Lebih dari 50 tahun gejolak menyeruak di ujung
timur Indonesia ini. Tahun 2021 ini, KKB oleh pemerintah telah dilabeli status
teroris.
Menko
Polhukam Mahfud MD sendiri telah menyatakan pemerintah Indonesia akan menempuh
pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu
mengedepankan "operasi teritorial" dan bukan "operasi
tempur".
Hal ini
disampaikan Mahfud MD usai bertemu Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika
Perkasa, belum lama ini. "Intinya itu pendekatan [baru di] Papua itu
adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis Artinya
pendekatan di Papua itu bukan senjata, tapi kesejahteraan. Pendekatan teknisnya,
tentu, adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur," kata Mahfud MD
dalam jumpa pers bersama Panglima TNI, usai pertemuan tersebut, di kantornya.
Di hadapan
wartawan, Mahfud MD mengaku dia sudah berdiskusi dengan Panglima TNI Andika
Perkasa, yang disebutnya memiliki gagasan dalam pendekatan baru keamanan di
Papua.
Sementara,
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan, pihaknya akan melakukan
perubahan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, namun dia tidak
menjelaskan rinciannya. "Saya menggunakan dasar hukum yang sudah
dikeluarkan pemerintah, dan itu nanti secara detil, akan saya jelaskan pada
saat saya di Papua, minggu depan," kata Andika.
Sejumlah
pihak mengharapkan pendekatan baru ini akan bermuara pada proses penghentian
konflik bersenjata antara pasukan TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di
Papua. Salah-seorang anggota tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengharapkan pendekatan baru itu dapat
menurunkan frekuensi kekerasan di wilayah itu.
"Sebaiknya
mengutamakan juga masyarakat [di Papua] yang terdampak secara langsung [akibat
konflik bersenjata]. Itu tidak ada yang mengurus sejak 2018," kata
Adriana.
Dia juga
menyarankan agar pendekatan baru oleh Panglima TNI itu melalui "konsultasi
publik" yang melibatkan para pihak terkait di Papua. "Tentunya TNI
memerlukan dukungan dari elemen-elemen di Papua. Karena tidak bisa konsep itu
datang begitu saja tanpa dimengerti dan juga tanpa didukung," ujar
Adriana.
Namun
demikian, Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebby Sambom,
menganggap ‘pendekatan baru’ itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah di
Papua. "Kegiatan apapun yang mau mereka bikin itu tidak akan berhasil, itu
akan menjaring angin. Sama saja, hampa," kata Sebby.(kpc/bbc)
Komentar