Foto: Melky Pangemanan
Deprov Cecar Kadinkes Sulut Terkait Tes Covid-19
Manado, MS
Rentetan pertanyaan menyasar Kepala Dinas Kesehatan
(Kadinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Masalah tes Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) ‘dikuliti’ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Utamanya terkait data jumlah yang berhasil disaring melalui pintu masuk daerah
bumi Nyiur Melambai.
Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP)
mempertanyakan hal tersebut saat rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas
Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, Selasa (18/1), di ruang rapat komisi I.
Dirinya mengorek terkait pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sulut di Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi. “Pemeriksaan
rapid test di airport Sam Ratulangi Manado, tolong dijelaskan ibu kadis. Kebijakan
diambil Pemprov Sulut dalam rangka menjamin kesehatan warga dalam menghadapi Covid-19.
Yang saya tahu, kebijakan ini diambil pasca kejadian 40 lebih penumpang dari
luar daerah datang di Sulut dan kedapatan positif dan ada yang surat bodong,
sampai ini viral. Kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan
penumpang yang datang di Sulut,” tegas MJP dalam rapat tersebut yang dipimpin
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Woworuntu didampingi Sekretaris Julius Jems
Tuuk.
Disampaikannya, pihaknya perlu data pasca pengetatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.
Agar penanganan ini benar dikomandani oleh pemerintah pusat dan itu berjalan
selaras dengan pemerintah daerah. Ia menanyakan, terkait sudah berapa banyak
yang didapat dengan adanya pemberlakukan kebijakan pengetatan ini. “Ada berapa
yang didapat Dinkes ketika selama pemberlakuan kebijakan pengetatan ini. Kasus
covid yang didapati dari airport. Terus berapa alat yang digunakan dalam
mendukung program pemerintah ini. Perlu ada transparansi data bahkan alokasi
anggaran yang dituangkan. Dan bagaimana perencanaan ke depan melihat kebijakan
yang diambil, kan ini perlu dievaluasi juga. Apakah ini benar-benar berdampak
dalam penanganan covid-19. Ini perlu dijelaskan dinkes ke publik, supaya tidak
ada anggapan hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah saja,” ungkap Ketua
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.
Ia mengungkapkan, semua sudah mendengar prediksi akan adanya
gelombang ketiga yang akan terjadi. Namun harapannya ancaman gelombang ketiga
ini tidak terjadi. “Kita harus lihat lagi agar penanganan Covid-19 ini betul-betul
kita taklukan lagi. Karena ini aduan banyak yang masuk bu kadis, mungkin ibu
kadis banyak mendengar informasi di airport sana rebut soal antrian, rebut
antar masyarakat dan petugas, ada yang tidak terkoordinasi, ada yang
menyalahkan petugasnya ada yang menyalahkan Satpol PP. Itu teknis di lapangan
yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov)
daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut dr Debby Kalalo
menyampaikan, terkait dengan kebijakan Pemprov Sulut di pintu masuk Bandara Sam
Ratulangi, dirinya sangat berterima kasih sekali kepada Gubernur Olly
Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw yang tetap melakukan
kebijakan itu sampai saat ini. Bukan hanya di Bandara tapi juga di pelabuhan.
Ini supaya mereka yang masuk ke Sulut benar-benar discreening telebih dahulu. “Untuk
saat ini, data dari Bandara (Sam Ratulangi, red) sejak bulan Juli 2021 sampai Desember
dengan jumlah penumpang yang diperiksa itu 192.516. Jumlah yang positif 322
orang. Screening antigen di Pelabuhan Manado mulai bulan Juli sampai Desember,
jumlah penumpang yang diperiksa 13.452 dan jumlah positif antigen itu ada 66
orang. Pelabuhan Bitung kami sebagian antigen lewat kantor kesehatan pelabuhan
(KKP). Untuk alat kami mendapat bantuan alat antigen juga dari pusat krisis
kesehatan. Untuk pengadaan antigen di bandara dan pelabuhan. Kami juga bantu di
perbatasan Bolmut bagi yang masuk dari Gorontalo,” ungkap Kadis. (arfin
tompodung)
Komentar