MASALAH stunting masih melilit Tanah Air. Berbagai strategi penanganan dijabal. Itu dilakukan secara komprehensif, masif dan terstruktur. Termasuk di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu diakui Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw. Dia bilang, masalah stunting menjadi perhatian serius pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Masalah stunting ini selalu di-underline pak presiden baik di rapat pleno dan kegiatan lainnya. Masalah stunting selalu ditanyakan. Itu jadi perhatian serius pemerintah pusat, agar kita terus gelorakan upaya penurunan stunting,” aku Steven, baru-baru ini.

Di Sulut, lanjut Steven, ada empat kabupaten yang menjadi lokus penurunan stunting, yakni Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolmong Selatan (Bolsel) dan Bolmong Utara (Bolmut). “Tapi, bukan berarti 11 kabupaten/kota lainnya tidak di-underline. Kita harus perhatikan hal ini, karena semua juga berpotensi,” terangnya.

Bagio Steven, ada sejumlah hal penting yang patut diperhatikan pemerintah daerah (pemda), baik provinsi, kabupaten/kota dan stake holder terkait. “Pertama soal data. Ini penting, dan tidak boleh main-main soal data. Datanya harus akurat, perlu koordinasi tentunya supaya program ini tepat sasaran dan berjalan baik,” tandasnya.

“Kedua, soal infrastruktur yang perlu diperhatikan bersama. Masalah stunting harus terintegrasi karena spektrumnya luas. Ini juga masalah infrastruktur, masalah sanitasi misalnya. Ini juga menyangkut kebersihan,” sambung dia.

Kemudian, Steven menyebut yang ketiga yakni kultur yang mempengaruhi potensi timbulnya stunting. “Pernikahan dini contohnya. Ini bahaya kalau sampai jadi kultur atau budaya. Sudah pasti, 50 persen anak yang lahir dari pernikahan dini berpotensi stunting. Masalah ekonomi dan perceraian juga berpotensi terjadi,” beber Wagub.

Meski begitu, Steven mengapresiasi adanya upaya lewat konvergensi, yaitu tindakan yang dilakukan secara terintegrasi terkoordinasi. “Masyarakat kita harus diendors, baik soal kebersihan dan keimanan mesti berjalan seiringan. Tokoh-tokoh agama harus dilibatkan agar efektif penanganan stunting,” pungkas Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulut ini.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut, Jenny Karouw dalam laporannya menjelaskan, kabupaten lokus yakni apa saja yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. “Berbagai hal yang inspiratif, replikatif dan inovatif dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Provinsi Sulut dilakukan dengan memfasilitasi sharing pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota se Sulut,” koarnya.

Maksudnya, lanjut Jenny, sebagai pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi. “Selain itu untuk mengapresiasi kinerja kabupaten lokus dalam upaya percepatan penurunan stunting di Sulut,” ungkapnya.

Dia juga mengakui, stunting masih tinggi dengan catatan 21,6%. “Laporan dari Puskesmas angka previlanesi stunting mencapai 3.134 atau 3, 10 persen,” lugas Jenny sembari menambahkan penilaian empat kabupaten lokus, dibarengi dengan pelaksanaan pameran yang menampilkan berbagai upaya menekan stunting.(sonny dinar)