Airmadidi, MS

Tata kelola keuangan yang sesuai prosedur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan terus diwujudkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Buktinya, Pemkab Minut menekankan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, menggelar pembinaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 melalui aplikasi Financial Management Information System (FMIS) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulut di Hotel The Sentra Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minut, Selasa-Kamis (10-12/1/2023).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Novly Wowiling dihadiri langsung Kepala BPKP perwakilan Sulut, Beligan Sembiring diikuti Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Minut, Bendahara OPD, Kasubag keuangan termasuk Puskesmas.

Dalam sambutan, Sekda Novly Wowiling menyampaikan, kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan pengelolahan keuangan dan sinkronisasi pembuatan kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan bagi bendahara penerimaan OPD serta pejabat pengelola keuangan melalui FMIS dan mempermudah penatausahaan meliputi input seluruh transaksi keuangan baik penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa utara.

“Target penilaian keuangan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kabupaten Minut harus dipertahankan untuk pengelolahan tahun anggaran 2022 yang terlapor pada bulan Januari 2023,” ucap Wowiling.

Pada kesempatan ini, atas nama Bupati Minut Joune Ganda, Sekda menyampaikan, apresiasi yang luar biasa serta penghargaan yang tinggi kepada Kepala BPKP perwakilan Sulawesi Utara dan seluruh jajaran yang sudah memberikan dukungan melalui kegiatan ini.

“Harapan kami, tentu ini akan bermuara pada tujuan yang dicapai yaitu terjadi peningkatan kualitas pelaporan yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada penilaian BPK yang akan dilaksanakan pada waktu dekat,” tandas Wowiling.

Kepala BPKP perwakilan Sulut, Beligan Sembiring yang juga sebagai narasumber dalam pemaparan awal materinya kepada peserta mengatakan, keuangan dan kinerja pemerintah daerah serta latar belakang ini terdapat satu fenomena atau bahasa yang sering disebut adalah kegiatan terlaksana tingkat penyerapan tinggi. Ini artinya pelaksanaan kegiatan itu selesai dilaksanakan kemudian penerapan anggarannya juga didapatkan selesai, namun hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal, hal itu bisa terjadi karena memang kegiatan yang dirancang, tidak mengarah kepada dampak. Untuk itu, perlu dipahami bahwa tugas yang dilaksanakan harus dikendalikan dengan baik.
“Jadi sebenarnya maksud apa dan diketahui dulu, baru bisa dilaksanakan pekerjaan. Kemudian ukuran keberhasilan tidak dirancang dengan baik sehingga kegiatan tidak fokus. Untuk itu ke depan ini yang harus dirubah sehingga tujuan untuk kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan yang optimal,” tuturnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan Minut Carla Sigarlaki dalam laporan kegiatannya, menyebutkan antara lain, maksud dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari 10-12 Januari 2023, hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini, terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan serta beberapa hal yakni pertama terdapat peningkatan kompetensi pegawai yang memahami dan mampu menyusun laporan keuangan OPD. Kedua agar supaya penyusunan laporan keuangan OPD dapat selesai tepat waktu, kemudian ketiga data sumber penyusunan laporan keuangan SKPD dapat tersedia tepat waktu dan sesuai dengan penginputan pada aplikasi FMIS dan terakhir adalah tersedianya kertas-kertas kerja penyusunan laporan keuangan di setiap OPA.

“Peserta dalam kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 110 peserta yang berasal dari 41 SKPD termasuk di dalamnya Puskesmas dan bagian-bagian pada sekretariat daerah diantaranya analis atau kasubag keuangan berjumlah 41 orang bendahara pengeluaran, 62 orang bendahara penerimaan 7, hadir juga para kepala OPD ataupun yang mewakili,” jelas Carla didampingi Kabid Akuntansi Pretty Ngantung dan Kasubid Jurike Dian.(kiky)