Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana. Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana secara daring melalui zoom meeting, yang dipimpin oleh Bupati Minut Joune Ganda bersama Forkopimda Minut, Sekretaris Daerah, BPBD, Basarnas, kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Minut, Jumat (10/2/2023), diputuskan untuk diperpanjang status tanggap darurat bencana Minut selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10-23 Febuari 2023. 

Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 57 Tahun 2023, Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Utara, telah berakhir terhitung 9 Februari 2023, namun Prakiran Curah Hajan Bulan Januari - Maret 2023 berada pada kisaran Menengah hingga Tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, maka Pemerintah memperpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana.  

Dalam rapat tersebut, Bupati Joune Ganda menyampaikan bahwa diperpanjangnya status darurat bencana guna percepatan penanganan terhadap infrastruktur yang rusak di Kecamatan Wori dan Talawaan maupun layanan terhadap masyarakat terdampak di sejumlah lokasi yang akan menjadi prioritas dalam penanganan.

“Perpanjangan ini juga didasarkan pada estimasi waktu yang dibutuhkan guna penanggulangan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah fasilitas umum serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk membuka akses jalan, peningkatan layanan pengungsi, pendataan dan perbaikan sejumlah fasilitas umum,” jelas Bupati. 

Tim Verifikasi dari Tenaga Teknis PUPR, BPBD, Dinas Perkim, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas akan segera turun ke lapangan untuk Pendataan Rumah Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan.

Kepala BPBD Minut Theodore Lumingkewas mengatakan, hal ini juga berkaitan deng UU 27/2007 tentang penanggulangan bencana dimana dalam pasal 48 poin f pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.(kiky)