Serahkan LKPD Unaudited kepada BPK, Kandouw: Wajib Dipatuhi

Manado, MS

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi, di Manado, Kamis (09/03/20).

Diketahui, penyerahan LKPD dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKPD Unaudited Pemerintah Provinsi (Pemprov), Tahun Anggaran 2022 diserahkan bersama sejumlah kabupaten/kota lainnya.

Pada kesempatan itu, Wagub mengatakan penyerahan LKPD Unaudited merupakan tuntutan UU yang wajib dipatuhi.

“Penyampaian LKPD Unaudited menjadi kewajiban, karena sesuai perintah undang-undang. Setiap tahapannya harus kita ikuti dan patuhi dengan baik termasuk semua dokumen dan personel-personel serta tinjauan lokasi. Semua harus mengikuti aturan tim pemeriksa BPK,” kata Wagub.

Wagub mengingatkan kepada kabupaten/kota, untuk mematuhi ketentuan yang diatur UU.

“Kabupaten dan kota juga perlu di endorse. Pak Gubernur (Olly Dondokambey) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk melakukan kewajiban yang merupakan perintah undang-undang,” ingatnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadillah menerangkan penyerahan LKPD Unaudited adalah kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan daerah yang disampaikan melalui proses.

“BPK Perwakilan Sulut memberikan apresiasi atas upaya dan kerja keras penyampaian LKPD Unaudited kepada seluruh kepala daerah yang dilakukan secara tepat waktu,” terangnya.

Tambah Arief, laporan LKPD adalah bentuk komitmen pemerintah daerah. “Terutama dalam pelaporan yang transparan dan akuntabel sesuai undang-undang,” tambahnya.

Disampaikan juga, pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK akan diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah penyerahan laporan keuangan yang dilakukan pemda.

“Selanjutnya BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Pemerintah daerah 20 hari ke depan,” pungkasnya. (sonny dinar)