DPRD Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2019


DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan ini dilakukan lewat sidang paripurna tahap II yang berlangsung di ruang paripurna Kantor DPRD Bolsel, Selasa (16/6). Paripurna ini sendiri dipimpin Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, diikuti para Anggota DPRD Bolsel dan dihadiri Bupati H Iskandar Kamaru, Wabup Deddy Abdul Hamid, Sekda Marzanzius Arvan Ohy, para asisten, pimpinan Perangkat Daerah (PD), para staf, para kepala kecamatan serta sangadi.

Ketua DPRD Arifin Olii mengatakan, sehubungan telah disampaikannya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, maka DPRD menindaklanjuti dengan menggelar pembahasan antara Badang Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya diagendakan rapat paripurna hari ini (kemarin,red).

“Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” kata Arifin. Dalam paripurna, hasil pembahasan Banggar dan TAPD dibacakan Zulkarnain Kamaru yang juga menyampaikan sejumlah catatan. Selanjutnya, dalam pandangan fraksi, semua fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 ditetapkan menjadi Perda disertai sejumlah catatan.

Sementara itu, Bupati H Iskandar Kamaru dalam sambutannya mengapresiasi DPRD. “Terima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 dan ditetapkan menjadi Perda,” ucap bupati.

Dikatakannya, apa yang menjadi catatan masing-masing fraksi dan badan anggaran, mulai dari pemberian beasiswa prestasi untuk juara 1, 2 dan 3, terkait data hasil pertanian, penataan aset dan sosialisasi BPJS Kesehatan, catatan fraksi terkait optimalisasi PAD serta pelayanan kesehatan akan ditindaklanjuti. “Apa yang menjadi usulan akan menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti,” kata bupati.

Diakhir paripurna, Bupati H Iskandar Kamaru dan Ketua DPRD Arifin Olii menandatangani berita acara persetujuan bersama penetapan Perda, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen

berita acara. (Hendra/Adve)


Komentar