E2L-Mantap Serahkan Dokumen KUA PPAS ke DPRD


Melonguane, MS

Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut (E2L) didampingi Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga (Mantap) menyerahkan dokumen rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2021 kepada DPRD, Selasa (13/10) kemarin.

Penyerahan draf KUA-PPAS dilakukan lewat sidang paripurna DPRD. Ketua DPRD Jakop Mangole, Wakil Ketua DPRD Voker Pelle dan Jekmon Amisi memimpin langsung paripurna tersebut. Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Adolf Binilang, Plt Sekretaris DPRD Arvan Bawangun dan pejabat tinggi pratama turut hadir dalam Paripurna tersebut.

Bupati mengatakan, proses penyusunan rancangan KUA-PPAS serta rancangan APBD 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. "Dimana KUA-PPAS dan rancangan APBD TA 2021 menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019," ucap E2L sapaan akrab bupati Talaud.

Ia mengatakan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah harus sejalan dengan pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. "Tujuan prioritas pembangunan nasional tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan," kata Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. "Saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD yang memberikan dukungan kerja sama yang baik dalam rangka melaksanakan program kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat," sambungnya.

Bupati menekankan bahwa Alokasi Anggaran melalui mekanisme DAK agar mempedomani Juknis yang ada dan jangan menyimpang dari Juknis. Adapun alokasi anggaran pendapatan yang diperoleh melalui Dana Alokasi Umum diprioritas untuk pembangunan pendidikan bagi Masyarakat terutama menghadapi era digitalisasi 4.0.

Lanjut katanya, prioritas pembangunan kesehatan dengan mengedepankan peningkatan pembangunan RSUD Mala, RS bergerak Gemeh dan Pembangunan RS Pratama di Pulau Kabaruan. "Kemudian, Pembangunan Infrastruktur, meliputi pembangunan pusat perdagangan, pembangunan sarana infrastruktur jalan, pembangunan Depot pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM," jelasnya.

Juga untuk pembangunan Industri Pariwisata, pembangunan kemaritimam, mendorong sektor pertanian dan perkebunan dengan rencana pencanangan jagung 1000 hektare dengan mendorong spesifikasi kecamatan. "Ada juga pembangunan Mitigasi Bencana serta reformasi birokrasi," terang bupati.

Dari sejumlah program tersebut, Bupati mengharapkan dukungan dari DPRD termasuk dalam pengawasan pelaksanaan jika menjadi Persetujuan Bersama. (jos tumimbang)


Komentar