DINAS Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ‘digoyang’. Kinerja petinggi instansi strategis itu disorot. Seruan untuk segera dilakukan evaluasi mengencang.

Desakan itu meletup dari Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Melky Pangemanan. Dia mengungkapkan, intinya harus dievaluasi sesuai dengan data dan fakta yang ada terhadap kinerja Kepala Dinkes Sulut. Ini menurutnya, menjadi bagian kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

"Dalam hal ini pak gubernur. Harus dievaluasi kinerjanya sehingga nantinya, apakah ini diperbaiki atau orangnya diganti itu tergantung kewenangan dari pak gubernur," tandas Melky.

"Tapi intinya perlu dievaluasi. Dievaluasi kerjanya, perlu juga menjadi bagian dari tanggung jawab dia. Dievaluasi kan itu ada beragam. Kalau bisa diganti juga tidak masalah. Ini kan sudah berkali-kali. Kadis (kepala dinas) ini kan setengah pongo. Jadi dia memang agak kumabal," sambung Melky.

Dia mengungkapkan, salah satu indikasi yang perlu dievaluasi adalah rumah sakit Manembo-nembo karena terancam berhenti pelayanan. "Karena apa, ruang emergency aja itu tidak dilengkapi dengan fasilitas atau alat kesehatan yang wajib, sarung tangan, gunting," jelasnya.

Kalau ada tiba-tiba orang celaka kemudian datang di rumah sakit umum daerah Bitung, tidak bisa dilayani. "Nah berarti pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi, yaitu menjamin kesehatan dan kesediaan fasilitas kesehatan yang layak bagi warga masyarakat dan masalahnya ada di kepala dinas kesehatan," lugasnya.(arfin tompodung)