Manado, MS

Eksistensi petani cap tikus di Sulawesi Utara (Sulut) terancam. Ruang gerak masyarakat memproduksi dan memasarkan minuman keras tradisional itu kian sempit. Padahal di wilayah Sulut ada ribuan warga yang menggantungkan ekonomi keluarganya dari penghasilan cap tikus.

Kondisi ini menyulut keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Pemerintah didesak segera cari solusi untuk menyelamatkan mata pencaharian masyarakat itu.

Anggota Komisi II DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, mengangkat isu petani cap tikus ini saat Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (29/3) kemarin.

Dia mengaku prihatin atas nasib para petani cap tikus yang tak kunjung ada titik terang. "Malah ada tindakan-tindakan yang dilakukan supaya produksi ini (cap tikus, red) tidak dilakukan lagi," tegas wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini.

Padahal menurutnya, petani sebagai pengelola cap tikus sudah melakukan proses bertani ini secara turun temurun. Bahkan mampu menyekolahkan anak-anak mereka.

"Tetapi saat sekarang kita melihat tindakan yang dilakukan kepada warga masyarakat yang mengelola dan menjual cap tikus seolah-olah produk yang dihasilkan oleh petani kita mengalami benturan," tutur politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Dirinya meminta supaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mencarikan jalan keluar. Ini agar masyarakat yang berprofesi sebagai petani cap tikus bisa leluasa menghasilkan produknya maupun pemasarannya.

"Ini harus dicarikan solusi sehingga warga masyarakat kita sebagai petani pengelola cap tikus mampu dan bisa secara leluasa untuk menghasilkan produk tersebut dan bagaimana soal pemasarannya," kuncinya. (arfin tompodung)