Deprov Desak Cabut Izin Restoran Nakal
Polemik harga hingga kelangkaan liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg), terus memantik sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Restoran ‘nakal’ dibidik. Warning tegas dilayangkan.
Desakan untuk mencabut izin restoran pengguna LPG bersubsidi, kencang diserukan wakil rakyat Sulut. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) Cs dipastikan akan dipanggil.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Noldy Lamalo menyampaikan, kelangkaan LPG terjadi karena masih banyak rumah makan dan restoran yang menggunakan LPG subsidi 3kg. Padahal menurutnya, tabung gas ini hanya diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu.
"Coba kalian jalan di rumah-rumah makan dan restoran, pasti ada yang menggunakan 3kg. Kalau kedapatan begitu, cabut izinnya (izin usaha, red)," tandas politisi Hanura tersebut, baru-baru ini.
Ia menegaskan, pada prinsipnya para pengusaha tidak boleh mengambil jika bukan hak mereka. Sebab sudah disediakan untuk usahawan LPG non subsidi.
"3kg khusus untuk kaum yang di bawah. Ini bukan untuk home industri. Kalau di restoran sudah menggunakan itu, berarti mereka mengambil jatah rumah tangga. Itu tidak bisa," ungkapnya.
Aturan ini bukan dalam rangka membatasi para pengusaha karena usaha juga menunjang perputaran ekonomi, apalagi sektor ril. Hanya saja menurutnya, perlu ada kesadaran demi masyarakat ekonomi kurang mampu.
Persoalan kelangkaan terkadang memicu harga LPG sedikit lebih mahal. "Misalnya contoh, jatah 100 botol 3kg untuk masyarakat. Tapi di situ sudah ada tukang baso, rumah makan, mereka sebenarnya tidak bisa gunakan itu. Kalau semua kosong, yang tadinya mungkin harganya Rp20 ribu tapi karena untuk kepentingan usaha, dia beli biar Rp25 ribu," tuturnya.
Lamalo menegaskan, pihaknya akan memanggil Hiswanamigas karena kinerja mereka nampak tidak jalan. Hal itu karena posisi mereka sebagai pengawas terkait dengan persoalan ini.
"Makanya Hiswanamigas harus bekerja lebih keras lagi. Dewan Provinsi (Deprov) akan panggil minggu depan. Akan ada hearing Komisi 2 dengan Pertamina, Hiswanamigas dan juga bagian pemasaran LPG," tegasnya. (arfin tompodung)














































Komentar