Manado, MS

Progres dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Manado ‘dikuliti’. Pemerintah Kota (Pemkot) bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan evaluasi bersama. Sederet celah terkait penerapannya masih ditemukan.

Walikota Manado Andrei Angouw didampingi Wakil Walikota dr Richard Sualang memimpin Rapat Evaluasi PPKM Kota Manado bersama Forkopimda Kota Manado, di ruang rapat Toar Lumimuut Pemerintah Kota, Senin (15/11). Rapat evaluasi ini membicarakan Pelaksanaan PPKM di Manado yang sudah berada pada level II. Walikota memaparkan beberapa hal untuk situasi dan kondisi saat ini ketika Kota Manado berada pada level II.

Walikota Andrei menyampaikan, di level II ini ekonomi di Kota Manado mulai berputar. Kendati demikian semuanya diingatkan tidak boleh lengah dengan situasi yang mulai membaik saat ini. Meski situasi mulai membaik tapi ternyata ditemukan walikota, soal vaksinasi di Kota Manado mulai menurun. "Soal vaksinasi di Kota Manado sasarannya berada pada posisi 64% untuk vaksin I dan 44 % untuk vaksin II bagi masyarakat yang ber-KTP Manado," urai walikota.

Angouw berharap, agar aplikasi peduli lindungi benar-benar dilaksanakan secara lebih meluas dan diperketat. Ini antisipasi untuk menghadapi awal Desember. "Terutama saat menghadapi Natal dimana aktifitas masyarakat akan meningkat tajam dengan berbelanja dan mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan," katanya.

Soal antisipasi curah hujan juga ikut disampaikan walikota. Hal lain disampaikan walikota adalah situasi  kamtibmas yang nantinya akan dikoordinasikan antara camat, polsek dan kepala-kepala lingkungan. Hal ini supaya bisa identifikasi potensi-potensi kriminal dan penyebaran narkoba.

Soal rumah isolasi tahanan, walikota berharap akan dimaksimalkan dan berkoordinasi dengan Rutan Malendeng. Termasuk mempertanyakan kepada TNI untuk bisa berkoordinasi apabila dapat menyiapkan ruangan isolasi akan dibantu oleh Pemkot Manado.

Walikota menyinggung soal sampah sebab masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Termasuk bangunan yang berada di bantaran sungai. Walikota soal sampah berharap ada efek jera terhadap kesewenangan-wenangan warga yang membuang sampah sembarangan. Walikota berharap ada tindak pidana ringan (tipiring) termasuk bagaimana mengefektifkan peraturan daerah (Perda) Sampah dan ketentraman ketertiban (Trantib) di lapangan.

Pada saat itu Kapolres berpendapat, masyarakat sudah beraktifitas melebihi level II sebab sudah terlalu bebas dan mengabaikan prokes. Kapolres berharap ada inspeksi mendadak (sidak) agar tidak ada kesan bahwa membiarkan aktifitas masyarakat yang tidak lagi prokes.

Dandim ikut menambahkan soal kendala-kendala di lapangan. Terutama budaya masyarakat yang tidak patuh jam operasional. Khususnya bagi rumah makan, tempat hiburan termasuk lokasi jualan lainnya. Intinya dalam pembahasan itu, untuk melihat perkembangan di lapangan perlunya evaluasi berkala supaya dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan.

Hadir dalam pertemuan ini unsur forkopimda yakni Dandim Manado, Kapolres Manado, Danpomal, Ketua Pengadilan yang mewakili Kejari. Dari Pemerintah Kota hadir Sekretaris Kota Manado Micler C S Lakat, Asisten I Heri Saptono, BPBD dan pejabat teknis lainnya. (erfiena kaawoan)