Polemik penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) masih jadi buah bibir. Warning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) tak henti meletup. Aroma adanya permainan dalam pendistribusian jadi penyebab.

Masalah kelangkaan dan harga LPG bersubsidi 3 kilogram (kg) ditanggap DPRD Sulut. Penghuni gedung rakyat mendesak adanya pengawasan ketat. Giat ini diminta harus selalu dilakukan pemerintah. Hal itu karena berhembus kabar bahwa adanya agen-agen yang juga ikut bermain dengan pengusaha-pengusaha kecil. "LPG subsidi ini kan harusnya hanya bagi orang kurang mampu. Maaf saja  ada agen-agen ditengarai bermain mata dengan pengusaha kecil,"  ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, belum lama.

Ini nampak ketika cepat habisnya tabung gas yang baru tiba di pangkalan. Disinyalir LPG itu tidak lagi sampai ke pangkalan sesuai jumlahnya. "Gas baru tiba di pangkalan langsung habis. Ada kecurigaan tabung gas sampai di pangkalan sudah tidak sesuai dengan jumlahnya karena ada agen sudah main mata dengan pengusaha kecil," pungkasnya.

Selain itu juga harus ada penertiban penggunaan gas 3 kg yang tidak sesuai peruntukkannya. "Kita lihat di restoran memang banyak yang masih menggunakan  gas 3kg. Kami menginginkan ini perlu ditertibkan," tuturnya.

Baginya, masalah seperti ini yang membuat masyarakat kecil tidak kebagian. Kondisi seperti itu sangat menyusahkan mereka yang kurang mampu. "Namun pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dengan turun ke lapangan," ujarnya. (arfin tompodung)