Foto: Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri saat memberikan keterangan.(Foto.Ist)
Kemendagri: Realisasi APBD Naik Signifikan di Akhir Tahun Anggaran
JELANG akhir tahun, realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan. Demikian
disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan
Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam keterangan
tertulisnya, Senin (6/12).
"Tren serapan atau realisasi anggaran daerah pada akhir
Desember setiap tahun cenderung mengalami peningkatan yang signifikan,"
ujarnya.
Fatoni membeberkan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke
tahun atau year on year yang capaian angkanya beragam. Misalnya pada tahun
2019, rata-rata realisasi APBD sebesar 96,40 persen, sementara pada tahun 2020
rata-rata realisasinya sebesar 92,48 persen.
"Kemudian posisi realisasi pendapatan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46
triliun atau 81,29 persen," urainya.
Lebih lanjut, diungkapkan Fatoni, realisasi pendapatan
daerah sampai dengan 2 Desember 2021 terdiri dari dana transfer sebanyak Rp 599
triliun atau 78,45 persen. Sementara sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau
21,55 persen bersumber dari di luar dana transfer.
"Angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah
secara rata-rata pada APBD Tahun Anggaran 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu
sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48 persen," paparnya.
Sementara itu, untuk provinsi dengan realisasi pendapatan
tertinggi di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat,
Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan
Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Kemudian untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi yaitu
Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur,
Malinau, Jembrana, Lamandau, dan Kulonprogo.
"Untuk kota dengan pendapatan tertinggi, yaitu Kediri,
Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram,
dan Tarakan," imbuhnya.
Selain itu, Fatoni juga
menjelaskan realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun yang mengalami
capaian yang beragam. Misalnya pada tahun 2019, rata-rata realisasi APBD
sebesar 90,29 persen, sementara pada tahun 2020 rata-rata realisasi APBD
sebesar 82,69 persen. "Posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2021 per
tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19
persen," sambung Fatoni.
Angka tersebut masih di bawah total belanja daerah secara
rata-rata pada APBD TA 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.021,26
triliun atau 82,69 persen. "Selisih tersebut disebabkan perhitungan
realisasi 2021 pada awal Desember, sedangkan realisasi tahun 2020 diambil dari
data akhir desember 2020. (Kemudian) adanya peningkatan yang optimal terhadap
realisasi belanja di akhir Desember 2021," urainya.
Fatoni menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi belanjanya
tertinggi, misalnya untuk provinsi, yaitu Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan
Selatan, Lampung, Jawa tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tengah. "Sementara
untuk realisasi belanja kabupaten tertinggi, yaitu Aceh Tengah, Dompu,
Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Bolaang Mongondow Utara, Pulau Morotai,
Seluma, Bengkulu Selatan," lanjutnya.
Kemudian, untuk kota dengan realisasi belanja tertinggi,
yakni Kota Metro, Ternate, Lhoukseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung pinang, Banda
Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram, Payakumbuh.(tim ms)
Komentar