Jakarta, MS

Gelombang aksi meletup di berbagai wilayah Indonesia. Rencana pemerintahan Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang, jadi sasaran protes. Di Bumi Cenderawasih, demo ‘aroma rasis’ kembali pecah hingga berujung korban jiwa.

Demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah di Indonesia, Senin (23/9), rata-rata dimotori mahasiswa. Nada tuntutan terdengar sama. Baik di Riau, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, hingga Papua.

Gelombang demonstrasi ini hanya berselang beberapa pekan menjelang pelantikan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua. Di Yogyakarta, mahasiswa yang bergabung dengan pekerja, pelajar, dan aktivis masyarakat sipil menggelar demo di Pertigaan Gejayan.

Demo bertajuk #GejayanMemanggil ini bahkan menjadi topik terpopuler Twitter di Indonesia. Semua elemen yang bergerak dalam aksi #GejayanMemanggil tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak.

Mereka mengusung tujuh tuntutan. Di antaranya mendesak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda, revisi UU KPK yang baru disahkan, mengadili elite yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, dan menolak pasal-pasal bermasalah RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan.

"Mereka turun ke jalan tidak membawa bendera organisasi tertentu. Semuanya tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak karena ini aksi bersifat organik," ujar juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra.

Demo serupa juga terjadi di Tanjungpinang, Bandung, Cirebon, Malang, Jombang, Makassar, Riau, Bali, hingga Papua. Di Makassar, ratusan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar aksi di depan kampus mereka.

Para mahasiswa menuntut Jokowi mundur dari jabatannya. Mereka juga menyerukan menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagerjaan, UU KPK, dan sejumlah produk legislasi lain. Mahasiswa menilai produk-produk legislasi itu lebih mementingkan pengusaha ketimbang rakyat.

Sementara itu, demonstrasi menolak UU KPK yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di Kepulauan Riau (Kepri) berujung ricuh. Massa terlibat kontak fisik dengan aparat di dalam komplek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

Terpantau seribuan mahasiswa se-Pulau Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) memadati Kantor DPRD. Mereka menuntut pimpinan DPRD untuk ikut dalam deklarasi menolak revisi UU KPK yang mereka nilai sebagai bentuk pelemahan.

Kericuhan terjadi beberapa menit setelah Ketua Sementara DPRD Kepri, Lis Darmansyah meninggalkan para mahasiswa yang mendesak anggota legislatif deklarasi menolak revisi UU KPK.

Lis gagal melobi mahasiswa agar deklarasi cukup disampaikan anggota DPRD Kepri di hadapan mahasiswa. Massa ngotot meminta masuk ke kantor DPRD agar dapat mendengarkan deklarasi di ruang rapat paripurna.

Di Jakarta, aksi ribuan massa di gedung DPR RI terus berlangsung hingga Senin malam. Aksi ini juga berujung ricuh. Mahasiswa melempari gedung DPR dengan batu dan botol minum. Personel huru hara di dalam gedung DPR pun melakukan penguraian massa.

Sementara ribuan mahasiswa di Bandung menggelar demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Mahasiswa dari lintas kampus ini berorasi, menyuarakan soal kehidupan demokrasi yang sedang berada di ujung tanduk.

Seperti mahasiswa di kota-kota lain, mereka menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan UU KPK.

"Kami dari berbagai kampus sudah mengkaji semua RUU tersebut dan sepakat untuk minta dibatalkan. Kami meminta presiden untuk mencabut semua Revisi UU tersebut," kata salah satu koordinator aksi, Angga Firmansyah dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Gelombang aksi demonstrasi ini tak lepas dari serangkaian kebijakan yang ditetapkan DPR dan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.

Sejumlah kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari publik di antaranya pemilihan Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023 dan pengesahan Revisi UU KPK menjadi UU.

Irjen Firli dikritik karena diduga pernah melakukan pelanggaran etik berat. Sementara Revisi UU KPK memuat sejumlah pasal yang dianggap melemahkan KPK. Belum selesai kontroversi itu, DPR dan pemerintah berniat mengesahkan Revisi KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pemasyarakatan.

RKUHP paling mendapat sorotan luas karena banyak pasal dianggap bisa memberangus demokrasi. Presiden Jokowi setelah diterpa kritik, akhirnya memutuskan menunda pembahasan dan pengesahan RKUHP.

Selain itu, pemerintah juga mendapat kritik akibat kebakaran hutan dan lahan yang tak dapat diatasi di sejumlah daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

PAPUA RUSUH, POLISI TEGASKAN ISU RASISME HOAX

Gelombang aksi massa ikut membumbung di tanah Papua. Wamena dan Jayapura jadi titik ‘api’.  Berbeda dengan aksi di daerah lain, di sini isu rasisme kembali jadi pemantik.

Polisi menegaskan ucapan rasisme yang memicu rusuh di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, hoax. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang tersebar tersebut.

"Pada tanggal 18 September 2019 lalu di Wamena ada isu seorang guru mengeluarkan kata rasis. Setelah dilakukan pengecekan, isu itu tidak benar. Akibat provokasi tersebut, para pelajar maupun masyarakat melakukan unjuk rasa dan terjadi pembakaran beberapa kantor pemerintah, seperti kantor Bappeda, ruko-ruko milik masyarakat dan beberapa motor juga dibakar," ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal kepada wartawan, Senin (23/9).

Massa yang anarkistis membakar dan merusak beberapa fasilitas umum, pemerintah, dan warga. Aparat gabungan TNI dan Polri serta Bupati Jayawijaya sudah menenangkan massa.

"Pihak Polda Papua masih mengejar kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi Papua dengan banyak menyebarkan berita bohong. Kami masih dalami oknum maupun kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi Papua untuk mengambil keuntungan dan juga ingin membuat Papua menjadi rusuh," sambung Kamal.

Selain di Wamena, kerusuhan terjadi di Expo Waena, Jayapura. Satu prajurit TNI Praka Zulkifli gugur, sedangkan enam anggota Brimob terluka.

"Kepada masyarakat di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya, kami juga mengimbau agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, sekolah, kampus, pasar, kantor-kantor, dan lain-lain. Lakukan aktivitas seperti biasanya karena aparat keamanan sudah menjamin keamanan di Papua dan sudah memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua," tutur Kamal.

Kabar duka juga terdengar dari Wamena. Hingga Senin malam, ada 16 warga yang dilaporkan tewas.

"Sementara lagi didata, dapat dilaporkan 16 orang meninggal, warga masyarakat," aku Kapendam Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto saat dihubungi, Senin (23/9).

Sebelumnya, polisi menyebut tujuh orang polisi terluka dalam kerusuhan di Wamena. Mereka terluka akibat penyerangan dengan panah.

"Ya, tujuh orang luka-luka. Dia pakai panah busur," terang Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya saat dihubungi wartawan, Senin (23/9).

Para perusuh dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menurut Tonny, menyusup dengan menggunakan seragam SMA ke kelompok pelajar PGRI. Mereka membakar sejumlah bangunan, termasuk kantor bupati di Wamena.

"Kelompok ini mau bikin lagi (rusuh), nyerang malam hari. Mereka kan anarkis. Kita sempat baku tembak sama KKB, sempat dia tembak-tembak di Jalan Irian," sambungnya.

Kondisi di Wamena sudah bisa dikendalikan aparat gabungan TNI-Polri. Saat ini aparat membantu evakuasi warga yang memilih mengungsi.

Selain itu, warga pendatang di Wamena mengungsi ke kantor polisi-TNI. Mereka mengungsi karena terancam pascarusuh di Wamena.

"Sekarang warga pendatang mengungsi semua di Kodim, Koramil, Polres. Mereka pendatang sudah diancam, kasihan pendatang-pendatang ini, sudah kami lakukan upaya kemanusiaan (mengevakuasi ke pengungsian)," kata Tonny.

PRESIDEN JOKOWI MERESPON

Demo membara di banyak titik di Indonesia. Presiden Jokowi menganggap demo-demo tersebut sebagai masukan.

"Ya, itu masukan-masukan, dan didengar DPR," ucap Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (23/9).

Jokowi melempar bola ke DPR. Dia meminta pihak-pihak yang bersuara juga membawa usulan ke DPR.

"Sampaikan, draf materi, bawa substansi, harus dimasukan ke DPR," ujar Jokowi.

Senin kemarin, Jokowi sudah bertemu dengan Pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta DPR menunda pengesahan 4 RUU, yaitu RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Sementara, merespon aksi di Papua, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar aparat keamanan tak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena dan Jayapura.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat terbatas yang digelar Jokowi bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

"Tidak ada perintah represif. Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus," kata Moeldoko.

Ia menyatakan Jokowi memerintahkan agar aparat keamanan bertindak proporsional dan profesional dalam mengatasi kerusuhan di Wamena dan Jayapura. Moeldoko pun meminta aparat keamanan tak terpancing emosinya.

"Jadi semuanya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, dan tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi keamanan menjadi kebutuhan bersama," tandasnya. (detik/merdeka/cnn/cnbc)