Jakarta, MS

Rentetan kebijakan populis terus dipacu pemerintah pusat untuk memulihkan kondisi tanah air. Dunia pendidikan jadi salah satu lini penting yang akan diperkuat. Wacana terbaru yang digulir pemerintah, rekrutmen tenaga guru kans mendominasi daftar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan. Tak tanggung-tanggung, 1 juta formasi tenaga pendidik bakal disiapkan. Kebijakan ini diharap akan mengatasi fenomena krisis guru di Indonesia.

Kabar yang membuat wajah para Oemar Bakri tersenyum ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo. Kran penerimaan massal tenaga guru itu rencananya akan dibuka tahun 2021.

"Tahun depan pak Menteri Pendidikan, Insya Allah akan melaunching rekrutmen 1 juta tenaga guru," kata Tjahjo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pandeglang, Banten, Senin (31/8).

Namun untuk tahun ini, menurut dia, tidak ada CPNS untuk guru. Alasannya pemerintah ingin fokus menyelesaikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak ( P3K).

“Selain itu juga karena pandemi corona,” imbuhnya.

Tjahjo mengakui jika jumlah pegawai fungsional secara nasional masih belum memadai. Tak hanya guru, kekurangan juga terjadi untuk tenaga medis seperti dokter, bidan dan perawat. Termasuk minimnya tenaga penyuluh seperti untuk pertanian, pengairan dan sebagainya.

Tjahjo membeber data dari KemenPAN-RB, ada 4,2 juta lebih ASN yang 70 persennya ada di daerah-daerah. Namun, 1,6 juta orang merupakan tenaga administrasi. "Ini yang akan kita atur dengan baik, sehingga rekrutmen nanti sesuai kebutuhan," ungkapnya.

Suatu daerah, misalkan Pandeglang jika di tahun depan ada 3 ribu pegawai yang pensiun, belum tentu akan kembali merekrut pegawai dengan jumlah sama. Penerimaan pegawai, kata Tjahjo, akan dibuka sesuai kebutuhan apalagi karena pandemi Corona.

Meski begitu, untuk penerimaan pegawai, kata Tjahjo, akan dibuka sesuai kebutuhan daerah. Apalagi saat ini pemerintah masih berperang melawan pandemi Covid-19.

"Ada yang kerja kedinasan di rumah dan kantor kemudian sistem tata kelola pemerintahan diatur efektif, mungkin tidak terlalu banyak pegawai," paparnya.

Tjahjo menambahkan ada beberapa kementerian dan lembaga di 2021 yang tidak membuka calon pegawai baru. Termasuk di KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang tidak membuka perekrutan CPNS karena anggarannya digunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Dikonfirmasi terpisah,  Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN RB, Andi Rahadian, membeber terkait jumlah formasi guru pada CPNS tahun depan belum ditetapkan secara pasti. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam proses memvalidasi jumlah kebutuhan CPNS guru. "Jumlah kebutuhan CPNS guru untuk tahun 2021 saat ini masih dalam proses validasi, termasuk proses validasi dengan menggunakan data dapodik dari Kemdikbud," katanya.

FSGI : JUMLAH GURU SECARA NASIONAL MASIH CUKUP

Ketersediaan tenaga guru yang belum memadai memang kerap jadi isu yang ramai dipergunjingkan publik. Tak jarang, menyeruak kabar di sejumlah daerah yang menyoroti wajah pendidikan yang memiriskan. Utamanya di wilayah-wilayah terpencil atau pelosok.  

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memaparkan informasi rinci soal persoalan itu. Salah satu wadah berhimpun para guru se-Tanah Air itu membeber jumlah guru secara nasional berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercukupi. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Halim.

“Kalau patokannya adalah data dari Kemdikbud terkait dengan jumlah guru secara nasional lalu dibandingkan dengan jumlah siswa dan rombel itu mencukupi. Tapi konteksnya nasional, makro, rata-rata," katanya seperti dilansir Kompas.com, Jumat (28/8).

Menurutnya, persoalan kekurangan guru di Indonesia lebih bersifat daerah atau lokal. Kekurangan guru ada di daerah-daerah tertentu, seperti 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Dengan kata lain, Satriawan memandang terjadi fenomena penumpukan tenaga guru di suatu wilayah, sementara di wilayah mengalami kekurangan.

"Jadi kalau dikatakan kekurangan guru secara nasional tidak. Kalau distribusi guru tidak merata, itu betul," kata Satriwan.

RATUSAN RIBU GURU AKAN PENSIUN

Fenomena lain yang diungkap FSGI yaitu banyaknya guru yang segera memasuki masa purna tugas. Satriwan mengakui kondisi itu akan terjadi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dia membeber jumlah guru yang akan pensiun sepanjang 2020-2024 ada sekira 316.535 orang. Puncak pensiun tertinggi diproyeksi terjadi pada 2024, dimana ada 88.296 orang guru yang akan pensiun.

Untuk menutupi kekurangan guru yang pensiun, Satriwan menganjurkan pemerintah untuk harus segera mengangkat guru-guru yang sudah lolos seleksi P3K 2018-2019, jumlahnya 34.954 orang.

“Para guru itu sudah dinyatakan lolos P3K, tapi SK-nya belum turun, NIP belum dapat, dan belum digaji. Padahal mereka sudah sudah belasan tahun menjadi guru honorer,” ungkapnya.

Meski pemerintah tidak merekrut guru honorer lagi, tapi sekolah-sekolah di daerah masih membutuhkan guru. Sehingga sekolah terpaksa merekrut guru, tapi dengan status honorer.

Jika pemerintah tidak memaksimalkan guru-guru P3K dan merekrut guru lewat seleksi CPNS, menurut Satriwan permasalahan guru honorer di Indonesia tidak akan kunjung selesai. Sehingga, dia sangat mendukung jika tahun 2021 pemerintah akan membuka kembali CPNS guru.

"Bukan wacana lagi, memang sudah seharusnya pemerintah membuka seleksi CPNS tahun depan," ujarnya.

Dia juga mengharapkan Kemdikbud serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait bersama pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data dan membentuk big data guru.

Big data itu untuk membantu pemerintah melakukan penertiban pendataan guru secara ketat. Sehingga, jumlah kebutuhan guru per jenjang sekolah, per daerah, dapat dipetakan sejak awal, termasuk menyelesaikan masalah guru honorer.(kpc)