Jakarta, MS

Bara di internal Partai Demokrat memanas. Upaya menggeser posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum (ketum) makin terang benderang. Perang terbuka antar sesama kader Bintang Mercy pun tersaji.

Dua poros yang turut melibatkan sesama elit partai dalam tubuh Demokrat nampak beradu. Empat faksi terendus telah menyatu guna mendorong Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menggantikan AHY. Kabar adanya penggabungan kekuatan demi melengserkan AHY ditegaskan politikus senior Partai Demokrat, Yus Sudarso.

Yus membeberkan ada empat faksi pendiri Demokrat yang mendukung Moeldoko. Faksi pertama, menurutnya, berada di barisan Ketum Partai Demokrat 2001-2005, Subur Budhisantoso. Faksi kedua, lanjutnya ialah di barisan Ketum kedua yakni mendiang Hadi Utomo. Selanjutnya, faksi ketiga dipimpin ketum ketiga, Anas Urbaningrum. Sedangkan faksi keempat merupakan barisan mantan Ketua Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marzuki Alie. Keempat faksi tersebut disebut Yus sudah bertemu dan mencapai persamaan pandangan. Itu setelah mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi Demokrat ke depan yang semakin berat. "Ya (empat faksi ingin Moeldoko gantikan AHY) kurang lebih begitu," kata Yus saat ditemui usai menggelar konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).

Ia menerangkan, pihaknya menilai bahwa Moeldoko merupakan sosok yang tepat untuk menduduki jabatan pemimpin Partai Demokrat. Sementara itu, Yus melanjutkan, AHY akan menjadi prioritas untuk menjabat sebagai menteri bila Demokrat berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Menurutnya, langkah itu akan membuat AHY semakin matang dan lebih siap menjadi pemimpin Indonesia pada 10 tahun mendatang.

"Kawan melihat figur yang pas untuk di-create adalah Moeldoko. Akan tapi kami sayang SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sayang AHY, kalau Demokrat punya presiden pastinya AHY skala prioritas menjadi menteri kami dan 10 tahun ke depan beliau akan lebih matang untuk menjadi pemimpin bangsa ini," kata Yus.

Menurut Yus, empat faksi itu telah bertemu dalam satu titik untuk kebaikan Demokrat di masa mendatang. "Jadi tanpa ada rekayasa, kawan-kawan ini bertemu dalam satu titik pemikiran, bagaimana Demokrat ke depan," ucapnya.

Politisi senior Demokrat Darmizal pula sempat blak-blakan soal Moeldoko. Darmizal mengaku mengenal Moeldoko dari 1996. Menurutnya, Moeldoko terbuka dengan berbagai kalangan. "(Moeldoko) dia tidak menciptakan psikis of barrier, tidak menghambat siapa pun untuk bertemu dengan beliau," kata Darmizal di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, Selasa kemarin.

Namun Darmizal enggan membeberkan perihal isu Moeldoko bertemu dengan kader Partai Demokrat. Dia hanya mengatakan masalah yang dihadapi saat ini adalah kalangan internal Demokrat. "Hal lain terkait cerita berhubungan Partai Demokrat, saya tidak ingin menjelaskan kepada publik. Biarlah itu menjadi internal Partai Demokrat. Biar mereka selesaikan sendiri. Mereka bisa melakukan validasi, mereka bisa menjelaskan yang kita sebut tabayun, tapi yang saya yakin Jenderal Moeldoko mantan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah seorang jenderal yang sangat dekat dengan berbagai kalangan," ucapnya.

KEPEMIMPINAN AHY DIKRITISI

Kritik tajam pun menyasar kepemimpinan AHY. Di masa dirinya menjabat sebagai ketum dinilai ada banyak persoalan. Sederet catatan itu pun disebut menjadi keluh di internal partai.

Politisi senior Demokrat Ahmad Yahya membandingkan kepemimpinan AHY  dengan ketum sebelumnya yang menjabat. Yahya mengaku kerap mendapat aduan perihal iuran pada kepemimpinan AHY saat ini. "Keluhan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selama ini, satu kami selaku pendiri senior mendapat aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD (Dewa Pimpinan Daerah) dan fraksi di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sehingga menjadi dan menambah beban partai Demokrat di daerah," ungkap Yahya, saat konferensi pers di Restoran Dapur Sunda Mal Bellagio, Jaksel, kemarin.

"Di mana hal tersebut tidak terjadi di kepemimpinan Ketua Umum Sebelumnya Prof Budi Santoso, Hadi Utomo (alm), dan Anas Urbaningrum," tambahnya.

Tak hanya itu, Yahya juga menyebut ada kader Demokrat yang mengeluhkan proses penentuan pasangan calon (paslon) kepala daerah, seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu. Sebelumnya menurut dia, paslon kepala daerah ditentukan oleh DPD dan DPC. "Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan Ketua Umum sebelumnya, Prof Budi Santoso, Hadi Utomo, Anas Urbaningrum diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun setelah kepemimpinan tersebut di atas sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan aspirasi daerah kabupaten kota," lanjutnya.

Atas keluhan-keluhan tersebut, Yahya mengatakan kader PD ingin agar ada perubahan lebih baik. Dia menyebut anggapan soal Demokrat adalah partai keluarga, harus dihilangkan. "Kesan negatif bahwa Partai Demokrat sebagai partai eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan," ucapnya.

Diketahui, isu kudeta Demokrat diungkapkan langsung sang ketum AHY. Disebutkannya, ada 5 orang yang diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Kelima orang yang dimaksud ialah Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Nazaruddin, Darmizal dan salah seorang pihak luar yang disebut lingkaran Istana Kepresidenan, Moeldoko.

KUBU AHY MELAWAN

Serangan yang diberikan kepada AHY, tak membuat sederet pengurus Demokrat di daerah goyah. Beberapa petinggi di tingkat DPD menyataan tetap solid di pihak AHY. Seraya menyatakan kesiapan menghadapi siapa saja yang akan melakukan kudeta.

Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Heri Sebayang angkat bicara. Ia menyebut semua kader dan pengurus Partai Demokrat di DIY tunduk dan patuh kepada Ketum AHY. "Kami, baik pengurus maupun kader di DIY semuanya solid. Kami solid mendukung Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono," kata Heri.

Heri menuturkan, Minggu (31/1) baik Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat telah rapat dan mengeluarkan surat pernyataan mendukung penuh Ketum Partai Demokrat hasil Kongres V yaitu AHY. Hingga saat ini disebtunya, belum ada upaya dari pihak yang ingin mengkudeta AHY dari Partai Demokrat untuk masuk dan berkomunikasi dengan pengurus di DIY. Dituturkannya, jika dirinya sudah sejak dulu dikenal sebagai loyalis SBY dan AHY sehingga tidak ada pihak yang berani membuka komunikasi upaya kudeta. "Kalau dari daerah lain ada yang ditelpon seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum AHY tadi. Beberapa orang pengurus sudah ketemu dengan pejabat tersebut. Mereka ditawari sejumlah uang dengan nilai yang fantastis,"ungkap Heri.

"Pada prinsipnya DIY tetap loyal dan solid pada Ketua Umum AHY. Kami sebagai kader dan pengurus baik di Indonesia khususnya di DIY akan melawan siapapun yang ingin menghancurkan Partai Demokrat dan mengkudeta Ketua Umum AHY. Kami akan lawan siapapun dia," tegas Heri.

Dibeberkannya, ada 5 orang dan 1 tim yang bergerak untuk melakukan lobi-lobi guna mengambil alih Partai Demokrat. Heri menjabarkan upaya pengambil alihan Partai Demokrat ini akan layu sebelum berkembang. Ia menegaskan, kader Demokrat solid terhadap kepemimpinan AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY.

Menurutnya, pihak-pihak yang berupaya mengambil alih Partai Demokrat ini sudah menilai partai yang dibentuk SBY tersebut sebagai partai yang menarik dan potensial. Utamanya untuk dipakai sebagai kendaraan politik di 2024 mendatang. "Kami pengurus Partai Demokrat solid dan tak tergoda dengan uang. Kami siap untuk melawan siapapun yang akan menghancurkan Partai Demokrat," papar Heri.

Senada diungkap Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar), Irfan Suryanagara. Ia mengatakan, pihaknya merasa sakit hati mendengar ada pihak yang ingin mengkudeta AHY. Seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat Jabar ditegaskannya, mendukung penuh AHY sebagai ketum.

"Untuk diketahui kami telah melakukan Rapimda (rapat pimpinan daerah) dengan 27 Ketua DPC dan pengurus harian serta anggota fraksi dengan hasil kami kader Demokrat Jawa Barat mendukung setia fatsun kepada bapak AHY sebagai ketua umum," ujar Irfan kepada wartawan, kemarin.

Bagi Irfan, pihaknya setia dan fatsun kepada AHY sebagai Ketum DPP Partai Demokrat yang sah dipilih dalam kongres ke lima. "Saya harapakan jika ada orang yang berkata ada pemegang suara yang ingin mengadakan kongres luar biasa atau kegiatan-kegiatan yang tidak diatur dan melanggar aturan saya sampaikan itu pernyataan bohong," jelasnya.

Irfan mengatakan, tidak ada para kader yang ingin menggelar kongres luar biasa (KLB). Semua setia kepada AHY. Di Jabar khususnya setia ke AHY karena menjadi ketum melalui kongres yang sah. "Sekali lagi tolong jangan ganggu kami apalagi para sahabat sudah keluar dari partai demokrat, sudah berkaryalah di tempat lain. Ini hal yang biasa berkarya di tempat lain buat partai sendiri kalau mau jangan ganggu kami, sedang bekerja untuk rakyat sekali lagi saya sampaikan jangan coba-coba usik kami," katanya.

Masyarakat Jabar menurutnya, yang menjadi kader Demokrat siap berada di garda terdepan. "Ini untuk melawan kedzoliman saya di sini di Jawa barat panglimanya berada di garda terdepan," ucapnya.

Partai Demokrat mengancam bakal memecat kader yang menjadi motor upaya gerakan kudeta terhadap kepemimpinan AHY. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan, masalah dugaan kudeta akan menjadi ranah Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai. Ia mengingatkan tindakan tersebut termasuk jenis pelanggaran berat. "Tentunya ini masuk jenis pelanggaran super berat dengan bersama-sama orang luar merongrong kepemimpinan partai dan melemahkan partai. Tindakan tegas pemecatan menjadi keharusan," kata Kamhar, kemarin.

Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik sempat mengungkapkan tujuan Moeldoko merebut posisi ketum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024. "Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, KSP Moeldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambilalihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi KSP Moeldoko maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Rachland.

Para pimpinan dan kader partainya di pusat maupun daerah melaporkan adanya manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader, bersama pihak luar partai. Pimpinan dan kader partai yang melapor, kata Rachland, mengaku dihubungi dan diajak melakukan pengambilalihan Ketum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti AHY itu dilakukan melalui telepon maupun pertemuan langsung. "Dalam komunikasi mereka, setelah menurunkan dan mengganti kami dari posisi Ketum Partai Demokrat yang telah dikukuhkan oleh negara, selanjutnya mereka diminta untuk mendukung dan mengangkat KSP Moeldoko menjadi Ketum PD yang baru," ujar Rachland.

Adapun konsep dan rencana untuk mengganti paksa AHY, Rachland menyebutkan bahwa pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemilik suara yang mesti diajak dan dipengaruhi untuk mengadakan kongres luar biasa. "Para pemegang suara tersebut, intinya para Ketua DPD dan Ketua DPC Partai Demokrat, dijanjikan sejumlah uang sebagai imbalannya (money politics)," kata dia.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai Partai Demokrat sedang menyatakan siap berperang secara terbuka dengan siapa saja yang menjadi lawan politik. Adi melihat sikap tersebut terepresentasi dari pernyataan ketum AHY yang menyebut ada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa. Gerakan itu disebut-sebut melibatkan pejabat di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurut AHY, upaya itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. "Konferensi pers (AHY, red) adalah penegasan bahwa Demokrat siap perang secara terbuka dengan siapapun pihak-pihak itu. Termasuk pihak istana," ujar Adi.

Sebelumnya, AHY menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB. Menurut AHY para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan itu merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. (cnn/tempo/detik/merdeka/kompas)