KIBLAT Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) menanggapi kisruh internal dipertegas. Bintang Mercy bumi Nyiur Melambai menyatakan solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum (ketum). Isu kudeta dinilai ‘menguap’.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok. Ia menyatakan, Demokrat Sulut tetap sepakat sesuai dengan hasil Kongres kelima yang sudah diikuti bersama.  Demokrat Sulut memberikan peringatan serius bagi oknum yang menganggau hasil kongres dan ketum AHY beserta dengan seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP). "Karena itu sangat menganggu DPP dalam rangka menjawab harapan-harapan masyarakat yang ditaruhkan atas Demokrat. Tentu kita harus kerja keras untuk melahirkan kerja nyata, tentu ini tidak bisa dicoreng oleh perbuatan oknum-oknum tertentu," ungkap Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Dirinya mengomentari soal persoalan yang diangkat media bahwa ada pendiri Demokrat. Menurutnya, sebenarnya Sulut ini juga termasuk memilik pendiri Partai Demokrat makanya Sulut juga merupakan daerah yang khusus dan spesial. "Karena sebagai bagian dari daerah dimana Ventje Rumangkang adalah pendiri partai dan bagi DPD Demokrat Sulut sudah jelas kita sudah on the right track. Bagi senior-senior kita juga menghimbau bisa membimbing seluruh jajaran partai Demokrat, bukan memecahkan kisruh baru karena ini tidak memecahkan masalah dan menurut padangan kami tidak ada masalah dengan Demokrat. Tidak ada di Demokrat ini yang baper-baperan karena Demokrat bangkit dari era reformasi dan kita masih banyak program di zaman kita yang digunakan negara seperti BLT (bantuan langsung tunai)," tegasnya.

"Ketum melaksanakan konferensi pers untuk memberikan warning agar yang bermain baik yang dekat dengan kekuasaan atau jabatan tertentu di negara. Kita yakin demokrat akan mencetak prestasi-prestasi ke depan," kuncinya.

Sebelumnya, Partai Demokrat digoyang isu perebutan kepemimpinan. Kabar itu disampaikan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Dia menyebut ada gerakan politik tertentu untuk mendongkel kepengurusan partai secara inkonstitusional. "Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).

Menurut AHY, gerakan ini melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi. AHY memperoleh informasi gerakan perebutan kepemimpinan dari kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah, maupun cabang. Ia mengatakan terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

AHY menyebutkan gabungan pelaku gerakan ini terdiri atas lima orang. Satu di antaranya adalah kader aktif, 1 kader yang selama 6 tahun ini tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi. Lalu 1 kader yang keluar 3 tahun lalu, dan 1 orang non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi.(arfin tompodung)