Jakarta, MS

Pintu penerimaan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 mendekat. Sebanyak 1,3 juta formasi akan dibuka untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pembagian jatah lowongan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) pun resmi diumumkan.

Masyarakat yang ingin berkarir sebagai ASN mesti bersiap. Alasannya, pendaftaran CPNS 2022 akan dibuka pada bulan April. Sedangkan, rincian formasi kebutuhan masing-masing instansi rencananya bakal diumumkan Maret bulan depan. "Rencananya bulan Maret 2021 akan ditetapkan formasinya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Teguh Widjinarko, Sabtu (20/2).

Teguh mengatakan, proses pendaftaran akan berjalan selama April hingga Mei 2021. Setelah itu, baru kemudian dilakukan seleksi. "Bulan April-Mei 2021 dibuka proses pendaftaran. Dan Juni 2021 mulai dilakukan seleksi," tutur dia.

Widjinarko menerangkan, dari angka 1,3 juta lowongan yang dibuka pada tahun ini, 1 juta lowongan telah ditetapkan untuk guru honorer yang mau melamar menjadi PPPK. Sisanya, sebanyak 189.000 dibuka untuk kebutuhan CPNS dan PPPK di masing-masing pemda. "Untuk kebutuhan jabatan lainnya di pemda (di luar guru, red) ditentukan sekitar 189.000. Yang terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119.000 CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan, termasuk tenaga kesehatan," jelas Teguh.

Adapun di pemerintah pusat akan dibuka sebanyak 83.000 lowongan untuk CPNS dan PPPK. "Sementara untuk instansi pemerintah pusat ditentukan kebutuhan sekitar 83.000 dengan prosentase 50% PPPK dan 50% CPNS untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi," papar dia.
Dengan demikian, lowongan CPNS 2021 di instansi pemerintah pusat hanya sekitar 41.500 posisi. Menurut Teguh, usulan formasi tersebut sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku penyedia anggaran pengadaan pegawai pemerintah setiap tahunnya. "Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Selanjutnya, Kementerian PANRB sedang menunggu pertimbangan teknis dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),"

BKN INGATKAN PERSIAPAN DOKUMEN

Bagi yang ingin mendaftar CPNS atau PPPK maka ada sejumlah berkas yang perlu disiapkan. Dokumen pendaftaran itu telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI).

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan pernah menjelaskan, dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran CPNS yakni akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah dan transkrip nilai, kartu keluarga (KK). Termasuk pas foto ukuran 4x6 dan swafoto. "Itu sebaiknya di-scan saja dulu dengan maksimal kapasitasnya 200 KB," kata Ridwan.

Scan KTP diperlukan agar bisa memastikan data kependudukan, pas foto dan swafoto untuk menyesuaikan pelamar dengan data KTP. Kemudian scan ijazah serta transkrip untuk memastikan jurusan pelamar sesuai dengan formasi yang dituju. Hasil scan dokumen mesti dipastikan terbaca dengan jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses verifikasi pendaftaran.

Ridwan juga menjelaskan, banyak peserta CPNS yang kelabakan saat melakukan pendaftaran karena tidak menyiapkan dokumen tersebut jauh-jauh hari. Banyak pelamar yang baru scan dokumen di hari yang sama saat itu dibutuhkan. "Jadi ada beberapa kasus yang di depan kepala saya sendiri itu yang diminta foto yang di-upload atau yang diunggah ijazah, minta ijazah yang diunggah kartu keluarga. Banyak yang gitu-gitu. Karena itu dari awal di-scan saja semuanya," tambahnya.

Berkaca dari itu, berbagai dokumen memang perlu disiapkan jauh-jauh hari untuk mengikuti CPNS 2021. Harapannya, pendaftaran CPNS 2021 berlangsung mulus tanpa kendala yang berarti. Demikian pula dengan syarat-syarat pendaftaran CPNS 2021 lainnya.

Adapun poin-poin persyaratannya yakni harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat melamar. Kecuali jabatan tertentu, paling tinggi 40 tahun. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, tenaga harian lepas (TNI), anggota kepolisian atau pegawai swasta.

Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian.  Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

SULUT USULKAN FORMASI

Agenda penerimaan CPNS-PPPK tahun 2021, tak ingin disia-siakan pemda di Sulawesi Utara (Sulut). Baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, telah mengusulkan formasinya ke pemerintah pusat.

Dalam upaya mengantisipasi ASN yang banyak sudah purna tugas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mengusulkan sebanyak 3.000-an formasi kuota CPNS untuk 2021. "Jumlah kuota CPNS untuk tahun ini yang kita usulkan sebanyak 3.000 orang," kata Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulut, Asiano Gemmy Kawatu.

Adapun dari kuota tersebut yang telah diusulkan ke Kemenpan-RB, tahun 2021 ini ada sekitar 800 formasi. Tapi khusus untuk guru ada peningkatan sampai 3.000-an formasi yang disiapkan. Ini nanti menurutnya, akan dievaluasi lagi oleh Kemenpan-RB apakah yang diusulkan sesuai. Hal itu karena formasi jabatan guru sangat banyak. "Usulan ini telah disampaikan ke pusat melalui Kemenpan RB. Mudah-mudahan pada bulan depan (Maret, red) sudah ada rekrutannya. Tetapi harus mengikuti tahapan seleksi yang ada seperti, tahapan seleksi berkas hingga tahapan seleksi kompetensi," ungkapnya.

Khusus kabupaten kota di Sulut, daerah Minahasa Tenggara melakukan pengusulan 287 formasi CPNS kepada pihak pemerintah pusat. Itu dilakukan pihak pemerintah kabupaten (pemkab) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). “Kami sudah mengusulkan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk penerimaan pegawai pada tahun 2021 ini,” ungkap Kepala BKPSDM Rine Komansilan melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Kepegawaian, Enrico Sarilim di Ratahan, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, pengusulan dilakukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan serta kebutuhan pegawai pada beberapa satuan kerja yang ada. “Tentunya jumlah formasi yang diusulkan, dilakukan atas dasar kebutuhan pegawai negeri di Mitra,” katanya.

Sementara di Kabupaten Bolmong, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Ambe melalui Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi, Suipto Tubuon mengatakan, sudah mengusulkan formasi CPNS ke Kemenpan-RB. Adapun jumlahnya sebanyak 363 formasi CPNS yang terdiri dari Tenaga Pendidik/Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis.

“Pengusulan sudah dari akhir tahun lalu dan sampai saat ini kami masih menunggu persetujuan, kami mengusulkan 363 formasi. Jadi sekarang programnya PPPK, bedanya adalah pakai sistem kontrak,” jelas Suipto.

Suipto membeberkan, dari 363 formasi tersebut dengan rincian, tenaga pendidik atau PPPK sebanyak 102 orang dan itu terdiri dari guru sekolah dasar (SD). Tenaga kesehatan sebanyak 139 orang, di dalamnya terdapat dokter umum, dokter gigi, anastesi, penyuluh kesehatan atau SKM, apoteker hingga bidan serta untuk tenaga teknis sebanyak 122 orang.

Selanjutnya, sebanyak 419 formasi CPNS dan PPPK diusulkan BKPSDM Bolaang Mongondow Timur (Bоltіm) untuk direkrut tahun ini. Usulan disampaikan ke Kеmеnpan-RB itu, dеngаn rіnсіаn 280 fоrmаѕі untuk CPNS dаn 139 untuk PPPK. “Awalnya kіtа uѕulkаn 600 formasi CPNS, namun dіvеrіfіkаѕі оlеh Menpan-RB. Awalnya jugа PPPK belum jelas, namun ѕааt іnі ѕudah jеlаѕ jadi untuk pendidikan dialihkan ke PPPK,” terang Kepala Badan Rezhah Mаmоntо.

BKPP Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu juga mengusulkan formasi CPNS ke Kemenpar-RB. Sebanyak 1.602 yang telah diusulakan untuk formasi tahun anggaran 2021. “Berdasarkan analisis jabatan (Anjab) kita sampai dengan lima tahun kedepan kebutuhan PNS di lingkungan pemkot ada sebanyak 1.602,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi Yosnandi Damopolii, belum lama. (detik/tim ms)