Jakarta, MS

Kisruh di tubuh Partai Demokrat terus berlanjut. Gerakan berbau kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berujung pemecatan 7 kader senior Bintang Mercy. Tak sampai disitu, ‘bersih-bersih’ kader dicap pembelot juga meluas hingga ke daerah. Aksi itu memantik perlawanan kubu pengkritik AHY. Serangan balik diluncurkan. Bergulir rencana Kongres Luar Biasa (KLB) yang dimotori sejumlah tokoh pendiri Partai Demokrat dan mantan kader yang dipecat.

Agenda KLB sendiri disebut akan digelar awal Maret ini. Hencky Luntungan, salah satu pendiri Bintang Mercy yang memotori KLB belum bisa menyebut kapan dan di mana lokasi KLB Demokrat itu akan digelar. Ia hanya menyatakan KLB itu akan digelar sekitar pekan pertama atau pekan kedua Maret 2021. "Tapi itu barang jadi. Kesiapan kita udah selesai," katanya, Senin (1/3).

Keinginan menggelar KLB sebelumnya telah disuarakan dalam konferensi pers di Penang Bistro, Sabtu pekan lalu. Pertemuan itu berlangsung setelah Partai Demokrat mengumumkan pemecatan terhadap 7 kader senior mereka, masing-masing Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya. Belakangan Marzuki Ali, mantan Sekretaris Jenderal Demokrat, juga diberhentikan tetap secara tidak hormat. Mereka dipecat karena dituding terlibat Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.

Dalam pertemuan di Penang itu, selain Luntungan hadir juga Darmizal di antara para pendiri partai. Ada juga Bahaudin Tonti, Joko Suwanda, Edy Suyantono, Achmad Toriq, WFP Kawiang, Gani Notowijoyo, dan Ilal Ferhard. Luntungan tak membantah pihaknya berkomunikasi dengan Darmizal, Jhoni Allen, dan Nazaruddin untuk mendorong KLB.

"Mereka memfasilitasi kami pendiri karena mereka menghargai," ujar Luntungan.

Sedangkan Darmizal mengatakan desakan KLB semakin kuat terlebih dengan peristiwa pemecatan dirinya dan lima koleganya baru-baru ini.

Marzuki Ali sendiri diberhentikan karena pernyataannya di media massa yang dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat terkait organisasi, kepemimpinan, dan kepengurusan yang sah. Ia sebelumnya sempat bercerita soal isu DPD-DPD Demokrat yang dimintai uang oleh orang-orang pusat Demokrat. Marzuki menanggapi enteng pemecatan yang dijatuhkan Demokrat terhadap dirinya.

"Saya bangga dipecat oleh orang-orang yang nggak beres, para perampok partai, para tukang palak, nggak malu saya (dipecat)," katanya.

Sempat membantah disebut sebagai aktor kudeta, Marzuki Alie menyatakan mendukung KLB setelah dipecat. Marzuki, yang pernah menjadi calon ketua umum Demokrat berhadapan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, kini menyerukan kepada seluruh kader Demokrat yang merupakan pendukungnya untuk bergerak mendorong KLB.

"Hari ini saya menyatakan saya dukung KLB. Saya teriakkan seluruh pendukung saya se-Indonesia ayo kita bergerak," ujar Marzuki.

Tak hanya sederet kader senior, pemecatan juga dilakukan pada sejumlah pengurus di daerah. Di Sulawesi Utara, terdengar kabar ada empat kader Demokrat yang terancam dipecat lantaran terlibat upaya kudeta.

"Sulawesi Utara kurang-lebih ada empat orang, dan salah satunya teridentifikasi mantan pengurus. Tidak ada anggota Dewan, tapi mantan pengurus," kata Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Utara, Billy Lombok.

KLB DIKLAIM DAPAT DUKUNGAN 380 PENGURUS DAERAH

Gerakan penolakan terhadap kepemimpinan AHY melalui agenda KLB getol didorong. Luntungan mengaku telah menerima dukungan dari sekitar 380 pengurus daerah Partai Demokrat sebagai pemilik suara yang sah.

"Sudah tinggal start, semua tinggal mulai semua. Cuma hari H nya belum kita ekspose. Sudah 380-an [dapat dukungan]. Berarti sekitar 70-80 persen pemilik suara," kata Luntungan, Senin (1/3).

Namun ia enggan mengungkap daftar pengurus cabang dan daerah yang menyatakan dukungan terhadap KLB Demokrat lantaran khawatir pengurus pendukung KLB bisa diperkarakan kembali oleh pengurus pusat. "Tak usah kami sebut, nanti bisa dipecat habis sama mereka. Lihat saja nanti," ujarnya.

Klaim yang sama juga diungkap Darmizal. Dia menyebut pihaknya sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik hak suara dan hak bicara untuk menggelar KLB. Bahkan ia meyakini 96 persen dari pemilik hak suara ini akan bergabung menjadi peserta di KLB. "Salah satu tempat (KLB) yang sedang dipersiapkan adalah Bali," ujarnya.

Di sisi lain, pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai KLB tak akan terjadi jika para pemilik suara solid mendukung AHY, yang kini tampak berduet dengan ayahnya, SBY untuk mempertahankan partai. Ujang mengatakan bisa saja dukungan dari para pengurus daerah dipalsukan, namun hal ini kecil kemungkinan terjadi.

Menurut Ujang, faktor yang paling mendorong KLB terlaksana adalah jika ada tekanan kekuasaan terhadap para pemilik suara. "Selama Demokrat masih solid akan sulit diambil alih. Kalau tidak solid, diancam dengan uang, dengan hukum, bisa berubah juga," kata Ujang, Senin (1/3).

Ujang mengatakan sikap pemerintah juga akan diuji jika KLB Partai Demokrat ini benar-benar terlaksana. Jika peserta KLB bukan pemilik suara sah tetapi hasilnya disahkan, kata dia, publik akan menganggap pemerintah memang mengintervensi Demokrat.

"Kekuasaan jangan berpihak. Kalau pemilik suara abal-abal, lalu tahu-tahu disahkan Kemenkumham kan lucu bernegara ini. Artinya negara intervensi persoalan-persoalan partai politik," katanya.

BENDUNG ANCAMAN KLB, DEMOKRAT PERKUAT BARISAN

Menghadapi ancaman KLB yang di depan mata ini, Partai Demokrat langsung menempuh sejumlah langkah antisipatif.  Segera setelah konferensi pers para pendiri rampung, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan pernyataan di Restoran Chopstix, Oakwood Mega Kuningan, yang berada di lantai yang sama dengan Penang Bistro.

Syarief mengatakan, jika sampai terjadi, KLB yang digagas Darmizal cs itu sudah pasti ilegal. Ia pun mengatakan partai akan melakukan berbagai macam cara untuk membendung KLB. Sebab jika sampai terjadi KLB, kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono saat ini berpotensi dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemungkinan lainnya ialah berpotensi terjadi dualisme sehingga tak dapat mengikuti pemilihan umum.

"Tentu kami akan melakukan segala macam cara yang sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan, agar hal itu tidak terjadi," kata Syarief.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pengurus pusat saat ini terus berkomunikasi dengan DPC dan DPD. Ia mengatakan komunikasi bahkan dilakukan langsung oleh AHY bersama sekretaris jenderal dan tim. Herzaky pun mengklaim partai solid melawan gerakan kudeta ini.

"Setiap hari teman-teman di DPD-DPC selalu menginformasikan jika ada mantan kader, kader, atau oknum kekuasaan pelaku GPK-PD di daerah yang meminta mereka mendukung KLB," ujar Herzaky.

Herzaky juga membantah semua tudingan yang diarahkan kepada SBY. Ia mengatakan anggapan SBY tak berkeringat mendirikan Demokrat sebagai manipulasi sejarah. Herzaky menegaskan bahwa Jhoni Allen, Darmizal, dan Marzuki Alie tak berhak membawa-bawa nama Demokrat lantaran sudah dipecat dari partai.

"Apa yang disampaikan itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," ucapnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta juga tak tinggal diam menghadapi rencana kongres luar biasa yang bakal digelar di daerahnya. Menulis keterangan bersama sembilan ketua DPC, Made menyatakan mereka menolak tegas digelarnya KLB di Bali. "Kegiatan KLB tersebut kami pastikan ilegal," ujar Made.

Made juga meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta pihak berwenang lainnya untuk tak memberikan izin kegiatan KLB tersebut. Menurut mereka, KLB itu dipastikan tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat hasil kongres V tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020.

"Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak menegakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat," kata Made.

Diketahui, dorongan KLB sebenarnya bukan baru pertama kali ini diserukan para pendiri. Pada September 2019, enam bulan sebelum kongres yang mengukuhkan AHY menjadi ketua umum, Luntungan dan sejumlah koleganya juga mendesak digelarnya kongres luar biasa.

Lalu pada awal Februari lalu, AHY selaku Ketum Partai Demokrat mengumumkan adanya gerakan pengambilalihan partai yang dimotori oleh kader senior, mantan kader, dan seseorang di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belakangan terungkap nama Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Muhammad Nazaruddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai aktor kudeta.

Jhoni Allen dan Darmizal terang-terangan menginginkan KLB. Sedangkan Moeldoko berkali-kali membantah tuduhan hendak mengambil alih Demokrat.(tpc/cnn)