Sanksi Pecat Sasar ASN Jadi Calo CASN


Gelombang penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 sudah digulir. Seiring dengan itu, tercium keberadaan oknum calo di jajaran pemerintahan yang mulai bergerilya. Warning keras pun langsung disuarakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). ASN yang kedapatan jadi calo bakal diganjar sanksi pemecatan.

 

Diperoleh informasi, pihak Badan Kepegawaian Nasional (BKN) telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN dimana peserta seleksi ASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran. Selanjutnya, portal SSCASN akan terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti.

Sementara, pendaftaran CASN pada 3 platform penerimaan yang akan dimulai pada sekolah kedinasan di 8 instansi kementrian dan lembaga, pada bulan April 202. Selanjutnya, penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru yang direncakan pada bulan Mei – Juli 2021 dan dapat mendaftarkan diri melalui situs resmi pemerintah, Portal SSCASN.

“Upaya pencegahan percaloan rekrutmen CASN dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan melaporkan oknum calo kepada pihak kepolisian. Hukuman pemecatan secara tidak hormat juga akan diberikan terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat praktik percaloan,” ungkap Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di situs resmi Kemenentrian PANRB.

Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra sendiri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mewanti-wanti keberadaan calo CASN kali ini. Bahkan dugaan keterlibatan para mantan PNS pun menggaung. “Sebaiknya calon pelamar dapat menghubungi pihak kami ataupun dari situs resmi pihak kementrian terkait. Jangan percaya pada janji-janji bahkan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum-oknum tertentu,” ungkap Kepala BKPSDM Rine Komansilan didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Kepegawaian, Enrico Sarilim, pekan lalu.

Menurut keduanya, penentuan kelulusan akan didasarkan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui sistim Computer Assisted Test (CAT). “Jadi hasilnya langsung terpampang online ketika tes berlangsung. Kalau menggunakan jasa calo akan sulit, bahkan sanksinya sangat tegas,” beber mereka. “Mitra sendiri masih menunggu penetapan formasi oleh pemerintah pusat yang sudah dikirimkan sejak tahun silam sekira 287 tenaga,” sambung Sarilim. (recky korompis)


Komentar