Deprov Kritisi Komitmen Pertamina Soal Solar


Manado, MS

Reaksi kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Janji Pertamina tidak akan ada lagi antrian panjang solar dalam waktu dekat disoal. Wakil rakyat Gedung Cengkih menyorot tidak adanya komunikasi terkait hal tersebut.

Penegasan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Ia mengatakan kepada gubernur dan wakil gubernur Sulut bahwa DPRD Sulut telah melakukan rapat dengar pendapat terkait masalah ini pada tanggal 19 Oktober 2021. Itu atas inisiatif komisi 2 DPRD Sulut. Kesimpulan dalam rapat tersebut pihak pertamina berjanji tidak akan ada antrian lagi di akhir Oktober. "Hasil rapat bahwa tanggal 26 Oktober Pertamina akan melakukan penetrasi pasar terhadap solar yang ada di Sulut. Karena terjadi penumpukan kendaraan dan solar tidak cukup," kata Tuuk di selah paripurna DPRD Sulut, Rabu (17/11), di ruang rapat DPRD Sulut.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, kalau hingga kini pertamina tidak bisa menyuplai sesuai komitmen mereka maka seharusnya diberitahukan kepada DPRD Sulut. Namun hal itu tidak dilakukan. "Kalau sampai hari ini mereka tidak bisa mensuplai dengan apa yang kami minta yakni seusai kesepakatan dengan rapat dengar pendapat 26 Oktober, harus dijelaskan kembali ke dewan, kenapa ini tidak bisa," sorot wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya itu.

Dirinya meminta ke Gubernur dan Wagub, demi nama baik pemerintahan maka supaya melakukan langkah kepada pihak pertamina. "Supaya tidak terjadi penumpukan dan solar bisa dipenuhi. Buka hanya ini selesai tapi karena sebentar lagi kita akan natal dan tahun baru maka itu tidak boleh terjadi," tuturnya.

Terkait hal tersebut Gubernur Olly menyampaikan, menyangkut solar bukan hanya Sulut. Pihak Pemprov Sulut sudah dua minggu lalu mengirim surat ke BPH Migas, supaya ada tambahan jatah solar di setiap pompa bensin yang menyalurkan solar. "Yang jatahnya cuma

8.000 ton dibuat 16 ribu ton. Kita berdoa saja supaya ini cepat karena masalah ini bukan hanya Sulut tapi nasional. Kalau ada indikasi (mafia, red( polisi sudah penjara pa dorang tapi saya tanya sampai sekarang belum dapat dapat. Karena harga sekarang sudah 85 dolar per barel. Sementara di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) cuma 47 dolar per barel jadi persoalan solar ini berdampak ke kita juga," ucapnya.

Dirinya menghimbau masyarakat tenang, jangan buat kisruh. Pastinya pemerintah menangani semua. "Sebelum diinterupsi kita sudah kirim surat ke BPH Migas. Bahwa terkait pemantauan di lapangan terjadi antrian panjang. Dan untuk menambah subsidi berjenis bio solar. Jadi masyarakat santai tak perlu ribut-ribut pasti dorang bawa," jelasnya. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors