Manado, MS

Kritik Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendarat ke Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut. Tidak meratanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke setiap sekolah jadi penyebab. Wakil rakyat Gedung Cengkih mencium adanya aroma permainan pihak sekolah dengan bagian perencanaan.

Nada sorotan itu dilayangkan Sekretaris  Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk saat rapat dengar pendapar dengan Dikda Sulut, Selasa (18/1), di ruang rapat komisi. Dirinya mempertanyakan, terkait ada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang alokasi DAK sampai 10. “Dan ada (Sekolah, red) yang tidak pernah mendapatkan DAK," ungkap Tuuk.

Terkait pertanyaan tersebut, Tuuk pada rapat sebelumnya diberikan jawaban oleh Dikda Sulut bahwa yang berhak memperoleh itu ditentukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, ketika pihaknya melakukan kunjungan ke pemerintah pusat, hasil konsultasi mendapatkan ternyata bukan kementerian yang menentukannya namun itu diusulkan oleh daerah. "Saya berpendapat ada permainan yang sangat jelas. Ada sekolah-sekolah yang bermain dengan bagian perencanaan di dinas pendidikan. Apakah bagian perencanaan ini pemain tunggal atau ada sisipan dari yang lain," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Disampaikannya, SMK Dumoga itu yang dari sepengetahuannya hampir setiap tahun mendapatkan DAK. Tapi ada SMA yang tidak pernah mendapatkannya. "Yang tidak terjawab dari pertemuan akhir tanggal 13 Desember 2021, kenapa ada SMA yang alokasi DAK banyak dan ada SMA yang tidak sama sekali. Saya studi komparasi dengan SMK Fajar, sekolah Islam di Moyongkota (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). Sekolah itu seperti kandang ayam. Tapi muridnya sekolahnya bagus-bagus," jelas wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya.

Kepala Dikda Sulur, Grace Punuh menyampaikan, memang ini menjadi juga koreksi baginya. Hal itu karena tidak melihat sampai ke dalam melihat pekerjaannya. "Siap salah. Mohon maaf. Memang mereka bilang kepada saya untuk supaya selesaikan dulu pekerjaan yang belum tuntas di satu, baru kemudian pindah ke sekolah yang lain," jelas Punuh. (arfin tompodung)