GELOMBANG KETIGA COVID-19, PTM DIEVALUASI


Angka kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kembali melejit. Indonesia resmi memasuki masa gelombang ketiga penyebaran virus asal Tiongkok tersebut. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pun terancam dihentikan.

Update terbaru kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 16.021 kasus, Selasa (1/2) kemarin. Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali pandemi diumumkan Maret 2020 mencapai 4.369.391. Dari total kasus Covid-19 itu, sebanyak 4.143.694 di antaranya telah sembuh. Pasien sembuh bertambah 3.240 orang. Selain itu, ada tambahan 28 kasus kematian. Sehingga, total warga yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 144.348 jiwa.

Satuan tugas (Satgas) Covid-19 juga mencatat, peningkatan kasus aktif Covid-19 sebanyak 12.753 orang, sehingga total menjadi 81.349 kasus. Di samping itu, terdapat 12.121 suspek atau yang dicurigai sebagai positif Covid-19.

Sementara, jumlah spesimen yang diperiksa kini mencapai 377.588 sampel. Dalam dua pekan terakhir, kasus Covid-19 nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Usai gelombang kedua imbas varian Delta melandai pada akhir 2021, tren kasus harian kembali meningkat awal tahun ini. Penyebaran varian Omicron dan pembatasan mobilitas yang belum berubah disinyalir menjadi penyebabnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi puncak kasus virus corona di Indonesia akan terjadi pada awal hingga pertengahan Februari 2022. Lonjakan itu juga disumbang oleh gelombang sebaran kasus varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron di Indonesia.

Kemenkes pula mengklaim lonjakan kasus virus corona dalam sepekan terakhir terjadi karena pemerintah menambah kuota surveilans seperti testing dan tracing di daerah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga tak menampik positivity rate Indonesia kembali naik. Terutama dampak dari transmisi varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron.

"Positivity rate mingguan kita ada kenaikan sebesar 3,65 persen. Hal ini selain seiring dengan kenaikan kasus konfirmasi, tapi juga sejalan dengan ditingkatkannya angka testing dan tracing," kata Nadia dikutip dari situs resmi Kemenkes, kemarin.

Adapun capaian vaksinasi covid-19 di Indonesia per Selasa (1/2) Pukul 12.00 WIB tercatat, yakni 185.121.652 orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona. Sementara itu, 128.655.689 orang juga telah rampung menerima dua dosis suntikan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Dengan demikian, target vaksinasi pemerintah dari total sasaran 208.265.720 orang sudah menyentuh 88,89 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama. Sedangkan suntikan dosis kedua baru berada di angka 61,71 persen.

 

JOKOWI MINTA EVALUASI PTM

Lonjakan kasus Covid-19 memantik respon Presiden Joko Widodo (Jokowi). Desakan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar secara tatap muka diberikan. Utamanya tiga provinsi dengan penyumbang kasus virus corona aktif.

Presiden Jokowi meminta pelaksanaan PTM di tiga provinsi penyumbang kasus aktif virus corona terbanyak yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten segera dievaluasi. Pemerintah dalam beberapa pekan terakhir mulai mengidentifikasi kasus Covid-19 yang menyasar siswa hingga guru. Sementara pelaksanaan PTM terbatas di sejumlah kota masih berkapasitas 100 persen.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi dalam pengantar yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, kemarin.

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, juga meminta agar pemerintah tak lagi menerapkan PTM secara penuh 100 persen. Satriawan mengatakan, di tengah lonjakan kasus harian Covid-19 saat ini, penerapan PTM baiknya ditekan menjadi 50 persen. "Di tengah Omicron yang memuncak seperti ini kami meminta kepala daerah, Gubernur DKI misalnya, untuk mengembalikan skema PTM terbatas 50 persen. Jadi jangan masuk 100 persen," jelas Satriawan.

Satriawan mengatakan, seharusnya negara bertanggung jawab dan bisa menjamin kondisi kesehatan anak-anak saat mereka bersekolah. Salah satunya dengan menggencarkan testing melalui uji usap (swab test) PCR di sekolah-sekolah. Di sisi lain, Satriawan mengatakan, model kebijakan menutup sekolah apabila ditemukan kasus positif saat PTM berlangsung sebenarnya tak efektif. Alasannya, P2G meyakini pada dua bulan ke depan, angka siswa dan guru yang positif Covid-19 bakal terus meningkat.

"Sebab, sekolah yang sudah dua kali siswa atau gurunya positif Covid-19, mereka sudah lakukan PTM dan PJJ (pembelajaran jarak jauh) dua kali juga: buka, tutup, buka lagi, tutup lagi. Nah, apakah mau seperti ini terus," tandas Satriawan.

 

DPR DORONG KETERLIBATAN DAERAH EVALUASI PTM

Proses PTM yang terancam dihentikan sempat mengundang tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wakil rakyat Gedung Senayan meminta untuk perlunya melibatkan daerah-daerah dalam pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyatakan, otoritas daerah dan satuan pendidikan setempat sangat penting dalam pengambilan keputusan soal PTM. “Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100 persen, 50 persen atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan,” kata Abdul.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, perlunya evaluasi pelaksanaan PTM di setiap sekolah di berbagai daerah. Hal ini lantaran meningkatnya angka infeksi Covid-19, terutama varian Omicron di Tanah Air. "Kluster-kluster baru bermunculan di sekolah, namun yang paling tahu kondisi real di lapangan tentu satuan pendidikan setempat,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila ternyata PTM mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman keselamatan jiwa karena terpapar Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah diminta memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam penerapan PTM di tengah Omicron. "Terutama dari sisi keilmuan dan kiprah di dunia pendidikan," imbuh Abdul.

Diketahui, di tengah gempuran berbagai pihak yang mendesak PTM dievaluasi, pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya menegaskan, untuk tetap melaksanakan PTM 100 persen. Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri mengatakan, pihaknya masih tetap menerapkan kebijakan PTM 100 persen di daerah dengan asesmen level PPKM 1 dan 2. Jumeri mengakui ancaman penularan Covid-19 pada anak-anak di jenjang pendidikan memang tetap ada. Namun pihaknya tetap menilai PTM sangat penting demi terhindarnya peserta didik Indonesia dari learning loss.

"PTM sangat urgen, kita sudah menutup sekolah hampir dua tahun dan selama waktu tersebut terjadi kesenjangan hasil belajar, tekanan psikologis, banyak sekolah swasta kolaps, banyak anak drop out sekolah, jadi kita mendesak untuk sesegera mungkin PTM," jelas Jumeri, Rabu (26/1), pekan lalu.

Jumeri menilai, sejauh ini penanganan temuan kasus Covid-19 di sekolah sudah memenuhi standar dan aturan sesuai kajian epidemiologis. Dia juga kembali menegaskan bahwa PTM 100 persen hanya berlaku di daerah dengan level PPKM 1 dan 2.

Sementara daerah level PPKM 3 dan 4 bisa menerapkan PTM terbatas. Artinya sekolah dimungkinkan buka-tutup sesuai asesmen level PPKM di daerah, bukan di Kemendikbud. "Beberapa kasus Covid-19 di sekolah sudah diambil langkah akurat sesuai SOP, jadi sejauh ini sudah baik mekanismenya," ucap Jumeri.

Lebih lanjut dia membandingkan kebijakan PTM 100 persen dengan pembukaan aktivitas di mal, restaurant, pasar dan tempat wisata yang juga diperbolehkan. Menurutnya aktivitas di tempat-tempat tersebut juga tidak lepas dari ancaman Covid-19. "Kita juga melihat mal, restaurant, pasar, tempat wisata sudah dibuka penuh, masa sekolah yang mempertaruhkan masa depan SDM (sumber daya manusia) negeri ini dibiarkan terus ditutup," kata Jumeri.

"Kita membuka PTM tapi tetap memperhatikan level dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta pelacakan kontak terpadu," sambung dia.

Sebelumnya beberapa temuan kasus Covid-19 ditemukan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI, jumlah kasus Covid-19 terbanyak ditemukan di jenjang SMA, dengan total 30 sekolah. Kemudian 25 sekolah di tingkat SD, 17 sekolah di tingkat SMP, 11 sekolah di tingkat TK, 5 sekolah di tingkat SMK dan 2 sekolah di tingkat PKBM. (cnn/merdeka/kompas)

 

 

 


Komentar

Populer Hari ini



Sponsors

Daerah

Sponsors


Mail Hosting