Kasus Korupsi Internet Desa di Sangihe Diduga Tenggelam


Tahuna, MS

Penanganan Kasus dugaan korupsi pengadaan internet Desa di Sangihe dipertanyakan. Pasalnya, Polres Sangihe belum memberikan sinyal positif terkait penanganan kasus berbanderol Rp 6.06 Miliar, hingga banyak  kalangan menduga kasus tersebut sudah tenggelam.

Masalah itu mendapat sorotan dari pegiat antikorupsi. Ketua tim investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN RI), Darwis Plontos Saselah mempertanyakan penanganan yang dilakukan Polres Sangihe. Sebab, Saselah menduga Polres Sangihe tidak konsisten dan mengesampingkan penanganan kasus yang merugikan uang negara tersebut.

"Sejak awal tahun, kasus dugaan korupsi pengadaan internet desa ini sudah melalui proses penyelidikan Polres Sangihe. Namun sangat disayangkan hingga dipenghujung tahun anggaran 2020 belum ada kejelasan sampai sejauh mana keseriusan Polres Sangihe menuntaskannya," tegas Saselah.

Dia menambahkan, Polres Sangihe seharusnya menyeriusi penanganan kasus korupsi. Sebab, kasus tersebut disinyalir merugikan Negara hingga miliaran rupiah.

“Tapi kenapa kasus ini masih saja belum ada peningkatan. Padahal sejumlah Kapitalaung bahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sangihe telah dipanggil untuk dimintai keterangan,” tambah Saselah.

Sementara itu, Kapolres Sangihe AKBP Tony Budhi Susetyo SIK menyatakan, kasus internet desa sementara dalam penanganan. Bahkan, keseriusan penyidik dalam menangani kasus itu dilakukan secara maraton dengan melakukan pemeriksaan terhadap oknum kepala desa sembari mengumpulkan data dan bukti untuk selanjutnya ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

“Kami sangat serius menanggani kasus dugaan korupsi ini. Penyidik sedang berkerja mengumpul alat bukti dan keterangan saksi-saksi,” tegas Susetyo kepada wartawan belum lama ini.

Lanjut Kapolres, pihaknya sudah mengajukan audit kerugian Negara ke BPKP dan sudah melimpahkan ke Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP). Selain itu penyidik telah menawarkan ke Inspektorat untuk melakukan back up apabila nantinya diperlukan. 

“Jika Inspektorat memerlukan back up dari kami, kami akan back up dan lanjutkan ke proses penyidikan, tetapi jika Inspektorat bisa mengembalikan kerugian negara ya itu tidak jadi masalah, tapi memang dikasus ini ada kerugian negara yang harus dituntaskan,” pungkas Susetyo.(christian abdul)

 


Komentar

Populer Hari ini





Sponsors

Daerah

Sponsors