PPKM DARURAT, SUNTIKAN BANSOS DARI PEMERINTAH MEMBENGKAK


Jakarta, MS

Gerak pemerintah menghadapi efek serangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tanah air terus dipacu. Teranyar, suntikan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ikut bertambah. Strategi itu ditempuh untuk mengendalikan kondisi negara imbas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah bergulir beberapa pekan terakhir ini.

Kebijakan PPKM Darurat ini memang telah memaksa pemerintah menambah daftar bantuan untuk masyarakat. Seiring dengan itu alokasi dana pun ikut membengkak mencapai Rp 39,19 triliun. Dengan begitu, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp 744,75 triliun dari Rp 699,43 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan daftar bantuan pemerintah ditambah sebagai tindak lanjut penerapan PPKM Darurat. "Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial," kata Luhut dalam konferensi pers PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Ada beberapa bantuan pemerintah yang ditambah selama PPKM Darurat. Pertama Kartu Sembako. Pemerintah akan memperpanjang bantuan program Kartu Sembako selama 2 bulan, yakni bulan Juli-Agustus 2021. Artinya, penerima program Kartu Sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan tahun 2021 dengan besaran manfaat Rp 200.000 per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi tambahan Rp 7,52 triliun. “Nantinya bantuan ini menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang,” katanya.

Kemudian ada bantuan beras Bulog 10 Kilogram per keluarga. Bantuan ini akan dikirim kepada pemegang Kartu Sembako dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk pengadaan beras sekitar 250.000 ton, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 3,58 triliun yang akan menyasar pada 28,8 juta keluarga.

Tak hanya itu, usulan Pemda terkait penerima BST juga akan ditambah sebanyak 5,9 juta KPM sebagai tindak lanjut dari usulan Pemerintah Daerah. Program ini akan menyasar pada warga yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan Kartu Sembako dan di luar KPM BST yang sudah dapat sebelumnya. Bantuan diberikan untuk periode 6 bulan, masing-masing Rp 200.000/KPM/bulan. Total dana yang disiapkan mencapai Rp 7,08 triliun.

Pemerintah juga bakal memperpanjang diskon listrik hingga bulan Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada bulan September 2021. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik, dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen. Untuk program ini pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,91 triliun. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 9,49 triliun.

Sementara untuk program Kartu Pra Kerja, pemerintah akan melakukan penambahan sebesar Rp 10 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 30 triliun. Dengan tambahan Rp 10 triliun, akan ada 2,8 juta penerima Kartu Pra Kerja baru sehingga totalnya menjadi 8,4 juta peserta. Nantinya, program ini akan disinergikan dengan rencana bantuan upah.

Yang tak kalah penting, pemerintah juga memperpanjang subsidi kuota internet hingga Desember 2021. Tadinya, subsidi ini berakhir pada bulan Mei. Subsidi bakal menyasar kepada 38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru/dosen. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 5,54 triliun sehingga totalnya menjadi Rp 8,53 triliun.

 

SRI MULYANI TEBAR PERINGATAN SOAL PENYALURAN BLT DESA

Realisasi program bansos bagi masyarakat memang jadi prioritas pemerintah saat ini untuk menghadapi pandemi Covid-19. Tak hanya menambah daftar bantuan, pemerintah juga makin ketat mengevaluasi penyaluran bantuan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan melalui Dana Desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bakal mengintervensi (intercept) penyaluran anggaran bantuan tersebut bila masih lambat. Sebab, hal itu membuat masyarakat tidak bisa segera menikmati bantuan tersebut.

"Kalau tidak terjadi (penyaluran), kami akan mencoba intercept, karena uang itu sudah ada tapi belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga akan bisa kita hindarkan. Kami ingin segera uang itu masuk ke masyarakat dan membantu mereka," kata Ani, sapaan akrabnya, saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Bendahara negara tak merinci bentuk intervensi yang akan ditempuh. Namun ia menegaskan intervensi mungkin terjadi karena sampai saat ini penyaluran BLT Dana Desa masih minim. Bahkan, paling rendah dari penyaluran bantuan sosial (bansos) lain yang ada di program PEN 2021.

Tercatat, realisasi penyaluran BLT Dana Desa baru Rp5,6 triliun atau 19,4 persen dari pagu Rp28,8 triliun per 9 Juli 2021. Sementara dari jumlah penerima, rata-rata penyaluran baru diberikan ke 2,69 juta dari total 8 juta penerima.

Rinciannya, penyaluran BLT Dana Desa sebanyak Rp1,53 triliun kepada 5,1 juta penerima pada Januari 2021. Lalu, sekitar Rp1,33 triliun kepada 4,42 juta penerima pada Februari 2021, Rp1,07 triliun ke 3,8 juta penerima pada Maret 2021, dan Rp810 miliar ke 2,71 juta penerima pada April 2021. Selanjutnya, penyaluran cuma Rp560 miliar ke 1,87 juta penerima pada Mei 2021, Rp220 miliar ke 750 ribu penerima pada Juni 2021, dan Rp70 miliar ke 230 ribu penerima pada Juli 2021.

"Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita bisa melakukan langkah-langkah intercept, cari nama dan account di masing-masing desa untuk bisa mendapat bantuan dari pemerintah," tuturnya.

Sementara realisasi penyaluran bansos tertinggi ada di program BST yaitu mencapai Rp12,31 triliun atau 68,1 persen dari pagu Rp17,46 triliun per 9 Juli 2021. Sedangkan penyaluran bansos Kartu Sembako telah mencapai Rp24,11 triliun atau 59,8 persen dari pagu Rp42,37 triliun pada periode yang sama. Sisanya, penyaluran bansos PKH mencapai Rp15,79 triliun atau 55,8 persen dari pagu Rp28,31 triliun.

 

PPKM DARURAT DIPERPANJANG HINGGA AKHIR JULI

Kondisi negara yang belum stabil pasca serangan kedua Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mengambil sederet kebijakan. Salah satunya soal perpanjangan PPKM Darurat. Presiden Joko Widodo mengakui jika perpanjangan PPKM darurat memang merupakan hal yang sensitif, sehingga harus diputuskan dengan hati-hati.

"Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?," ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).

"Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Hal itu disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien COVID-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7)

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir.

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM darurat ini memiliki banyak risiko. Adapun, risiko itu termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Bantuan sosial, menurut Muhadjir tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Akan tetapi, bantuan itu gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya. "Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata Muhadjir.

Diketahui, data terbaru kasus positif virus corona (Covid-19) mengalami tambahan 44.721 pada Minggu (18/7). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 mencapai 2.877.476. Sementara pasien positif yang sembuh bertambah 29.264 orang, sehingga total pasien yang dinyatakan pulih mencapai 2.261.658. Kemudian pasien yang meninggal dunia bertambah 1.093. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 73.582 orang.(kpc/cnn)

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors