128 Sekolah Belum Laporkan Dana BOS, Deprov Duga Terjadi Penyelewengan


Manado, MS

Keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sulawesi Utara (Sulut) berpolemik. Teranyar, ada ratusan sekolah yang belum memasukkan laporan pertanggungjawabannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pun menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran.

Sesuai dengan data yang diberikan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut,  ternyata ada 128 sekolah di bawah instansi ini yang belum memasukkan  laporan pertanggungjawaban dana BOS. Ada 9 sekolah negeri dan sebanyak 119 sekolah swasta. Reaksi kritis pun meletup dari Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk. Dirinya menduga telah terjadi penyalahgunaan dana dari oknum kepala sekolah. Seraya menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan yang dihadapi Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh.

"Saya berpendapat ada dugaan penyalahgunaan dana BOS di lapangan dengan adanya sejumlah sekolah negeri dan swasta yang belum memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS," tegas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini, saat rapat dengar pendapat, Komisi IV dengan Dikda Provinsi Sulut, Senin (27/9), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.

Baginya, akibat dari kelalaian sejumlah sekolah-sekolah ini maka perlu untuk diberikan warning. Apabila mereka sampai tenggat waktu 30 September belum melaporkan maka harus direkomendasikan agar kepala sekolahnya diganti. “Komisi IV juga akan mendesak lembaga ini membuat suatu keputusan politik. Kita pidanakan, saya percaya jika ada dua hingga tiga orang dipidanakan yang lain pasti jadi lurus,” sembur legislator vokal ini.

Kepala Dikda Provinsi Sulut, Grace Punuh mengakui, perubahan mindset dari kepala sekolah memang tidak dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu karena salah satu  rekomendasi BPK ketika menerima WTP adalah penyaluran dana BOS. "Ini selalu menjadi catatan yang saat kini sudah semakin ketat," ucapnya.

Ditambahkannya, kini mekanismenya sudah diperiksa satu persatu. Misalnya terima Rp100 juta dan membeli lima item, akan ditanyakan mana lima item tersebut. “Sekarang BPK diperiksa juga kinerja. Semakin baik pengelolaan keuangan diharapkan kinerja juga semakin baik,” jelasnya. (arfin tompodung)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors