Manado, MS

Kritik  menyasar proses tender Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut mendesak agar pemenangnya diberikan ke warga lokal. Upaya ini salah satunya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arus dorongan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk, saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dikda Sulut, di ruang rapat komisi, Senin (13/12). Menurutnya, dari segi aturan harus diprioritaskan warga lokal untuk mendapatkan tender. "Berapa besar DAK di tahun 2021 dan siapa yang jadi pemenangnya. Yang saya tahu, dari sisi Undang-Undang kalau itu (proyek, red) di Mongondow maka diupayakanlah agar orang dari Mongondow yang mendapat tender," tegas Tuuk.

Dirinya mengungkapkan, apa yang justru ditemukannya di lapangan yang mengerjakannya ada CV dari Provinsi Gorontalo dan dari Kota Manado. "Kalau ini yang terjadi bicara soal kesejahteraan rakyat maka saya tidak heran karena untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pemerintah diukur dari IPM. Dari semua 15 kabupaten kota urutan 12 sampai 15 empat terbawa itu dari Mongondow. Makanya saya tidak heran," ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Disampaikannya, pendidikan menjadi pengukuran dari IPM disertai kesehatan dan kesejahteraan. "Jadi kalau mau cari orang paling biongo di Sulut, ada di Mongondow. Kalau mo cari orang saki-saki cari di Mongondow. Kalo mo cari orang paling miskin ada di Mongondow. Kenapa DAK, begini banyak yang kerjakan di Mongondow dan Manado," tegas wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Dirinya menyampaikan, bila di lapangan tender itu dikerjakan orang Mongondow maka tentu ia tidak akan mengungkapkan hal ini. Menurutnya, 4 kabupaten kota yang terendah IPM-nya di wilayah Mongondow salah satu faktornya adalah tendernya tidak diberikan ke masyarakat lokal. "Kenapa IPM-nya rendah? Karena tender yang kecil-kecil saja kok harus diberikan ke orang luar," semburnya. (arfin tompodung)