PPKM SULUT BERLANJUT


Manado, MS

Perang terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tanah Nyiur Melambai terus berlanjut. Strategi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pun masih jadi senjata ampuh oleh pemerintah. Terbukti, tenggat waktu penerapan kebijakan ini kembali diulur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM hingga 31 Agustus 2021. Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey dalam pers rilis yang diterima, Selasa (17/8).

“Dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologi Covid-19 di Sulut maka kita lakukan antisipasi peningkatan kasus dari tanggal 17 sampai 31 Agustus,” ujar Gubernur.

Ini adalah kesekian kalinya PPKM untuk Sulut diperpanjang. Sebelumnya status PPKM diberlakukan pemerintah dari tanggal 2 sampai 16 Agustus. Namun dengan alasan kondisi daerah yang belum stabil, kebijakan ini lagi lagi diperpanjang.

 

MANADO – MINAHASA DI LEVEL 4

Sejauh ini kebijakan PPKM diterapkan semua daerah di Sulut. Ada 13 kabupaten kota yang berada di level 3. Sedangkan dua daerah yakni Kota Manado dan Kabupaten Minahasa masih berada di status PPKM level 4. Klasifikasi ini sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat menetapkan beberapa daerah di luar pulau Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik itu PPKM level 1 hingga level 4.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua, terdapat dua daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang menerapkan PPKM level 4.

“Gubernur di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua dengan kriteria Level 4 situasi pandemi berdasarkan asesmen, yaitu: Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado” bunyi poin Kesatu huruf a dalam Instruksi Mendagri tersebut.

Instruksi Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Tito juga menuliskan, Gubernur, Bupati dan Walikota agar mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, serta melakukan relokasi rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

Selain Minahasa dan Manado, 13 Kabupaten/Kota lainnya menerapkan PPKM Level 3. Hal tersebut diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Penerapan PPKM level 3 di 13 Kabupaten/Kota di Sulut juga dilaksanakan seperti PPKM level 4, yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. “Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan” tulis Tito dalam poin Keenambelas.

“Disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” sebut Tito.

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan PPKM Level 3 sendiri, tulis Tito, dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. “Dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,” jelasnya pada poin Ketujuhbelas.

 

EKONOMI SULUT AMAN

Meski di tengah pandemi Covid-19 yang terus melanda Sulut, pertumbuhan ekonomi daerah terbilang masih aman. Gubernur Olly Dondokambey membeber adanya pertumbuhan positif untuk ekonomi Sulut di triwulan II yakni sebesar 8,49 persen.

"Ekonomi Provinsi Sulut di triwulan II ini kita positif 8,49 persen, hampir sama rata-rata semua kita naik. Di triwulan I juga kita sudah positif 1,87, padahal di akhir tahun 2020 kita masih -0,99," ujar Gubernur dalam Webinar Seri Pertama : Daerah Tangguh, Daerah Tumbuh, Selasa (17/8).

Dikatakannya juga, sejak menjadi Gubernur Sulut ada empat rumah sakit (RS) baru yang terbangun. Hal itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Sulut dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Jadi memang nasib aja berpihak ke saya ini. Tiba-tiba ada Covid 19, rumah sakit bisa beroperasi sehingga BOR (Bed Occupancy Rate) kita terkendali terus, tidak pernah lewat dari 51 persen. Selalu terkendali sehingga masyarakat masih bisa terlayani," tutur Gubernur Olly.

Selain itu kata Olly, berkat kerja sama dengan Kementerian Agama sehingga asrama haji bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri (isoman). Begitu juga dengan tempat-tempat pusdiklat yang lain bisa disiapkan semua sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.

"Sehingga penanganan Covid-19 di Sulut ini syukur tidak hampir ribut seperti yang dialami rekan-rekan gubernur di Pulau Jawa. Di Sulut Covid-19 bisa tertangani dengan baik," kata gubernur dua periode itu. Gubernur Olly juga berterima kasih karena pemerintah pusat memberikan support kepada Sulut untuk penanganan penanganan Covid 19 termasuk vaksin dan obat-obatan sehingga angka kesembuhan sangat tinggi.

 

DEPROV MINTA EKSEKUTIF GENCAR SOSIALISASIKAN PROGRES PPKM

Seiring perpanjangan PPKM, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut angkat suara. Pemerintah daerah diminta gencar menyosialisasikan dampak adanya kebijakan tersebut. Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan menyampaikan, prinsipnya dirinya sepakat dilaksanakannya PPKM. Hanya saja menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik terkait progres penerapan PPKM. Baik Level 1 sampai dengan 4 di masing-masing kabupaten kota yang ada di Sulut.

"Misalnya dilanjutkan PPKM ini, apakah angka kasus covid terjadi tren penurunan? Apakah situasi ekonomi publik masyarakat tidak ada masalah? Ini perlu dikaji secara komprehensif," ujar Melky, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Dipaparkannya, kalau ini dilakukan demikian, maka penerapan PPKM ini bisa terukur. Angka penurunan kasus perlu dijelaskan presentasinya dengan dibuatnya PPKM. Kemudian, target bantuan sosial untuk menanggulangi perekonomian masyarakat sejauh mana diberikan. "Dan itu harus dijelaskan pemerintah daerah, teknisnya di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red)," paparnya.

Bagi dia, publik perlu diedukasi dan diberikan penyampaian bahwa PPKM itu adalah untuk kemaslahatan dan keselamatan masyarakat. "Bagi keamanan dan kesehatan publik. Sehingga pemerintah tidak hanya soal mengeluarkan surat edaran tetapi ada target pemerintah yang dijelaskan ke publik," ujarnya.

Melky mengungkapkan, persoalan tersebut dapat dilihat di hampir setiap media sosial (medsos). Masyarakat mengeluhkan sejumlah kesulitan. "Di medsos bisa dilihat, disebut PPKM menghambat, masyarakat kesulitan, membawa hal tidak produktif bagi pekerja serabutan, sementara kasus Covid terus bertambah. Ini perlu dijelaskan ke masyarakat agar mereka patuh, tenang dan disiplin menjalankan PPKM ini," ungkapnya.

"Pelanggar juga perlu diberikan bobot yang sangat penting. Sehingga di lapangan ketika didapat tidak mengikuti aturan harus dijerat dengan tegas. Jadi perlu sosialisasi supaya publik tahu dan bisa tenang dengan penerapan PPKM Level 1 hingga 4," sambung Melky.(sonny/arfin)


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors